MEDIABORNEO.NET, SEMARANG – Sebanyak 40 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII dikirim ke Kota Semarang untuk melaksanakan studi lapangan di lingkungan Pemkot Semarang, Jumat (9/6/2023).
Mereka adalah utusan Pemkot Balikpapan, Pemkab Paser, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), Pemkab Kutai Barat dan Pemkab Kutai Kartanegara.
Angkatan VIII ini terbagi dalam 2 kelompok. Yakni, kelompok pertama, melakukan pendalaman di Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan kelompok kedua, melakukan pendalaman di Dinas Perhubungan.
Sebelum terjun langsung ke lapangan, seluruh peserta diterima Sekretaris Badan Kepegawaian Pendididikan dan Pelatihan (BKPP) di Kantor Walikota Semarang.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi selaku pimpinan rombongan menyampaikan, maksud kedatangan peserta PKA adalah mempelajari kunci sukses kepemimpinan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perhubungan.
Selain itu, kata dia, mempelajari inovasi apa yang dilakukan oleh kedua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencapai target dan tujuan organisasi yang telah disepakati.
Sementara itu, Sekretaris BKPP Kota Semarang, Sutarni, menyampaikan bagi Pemkot Semarang, kunjungan studi lapangan menjadi sebuah kehormatan untuk sharing sekaligus menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan Kota Semarang.
Dia berharap, melalui studi PKA tersebut bisa menjadi masukan, sekaligus membuka ruang kolaborasi khususnya antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Berdasarkan penuturan Bere Ali, Widyaiswara Ahli Utama, yang mendampingi peserta ke Badan Ketahanan Pangan menyampaikan, inovasi yang menarik untuk diadopsi di daerah adalah penyediaan lumbung pangan.
Lumbung Pangan tersebut hasil kerjasama dengan Bulog, Koperasi dan Takmir Masjid sebagai cadangan pangan, terutama untuk kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu.
Sementara itu, Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama yang mendampingi peserta Stula ke Dinas Perhubungan, ketika dihubungi wartawan menyampaikan, bahwa beberapa inovasi yang menarik untuk diadopsi antara lain penarikan retribusi parkir non-tunai.
“Model ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengusaha aplikasi, perbankan dan juru parkir konvensional yang sudah dilatih. Dari 800 titik parkir, saat ini sudah 500 titik parkir yang sudah dikerjasamakan, ” ujarnya.
Berdasarkan penjelasan Danang, Sekretaris Dishub Kota Semarang, pola pembagian penghasilan sebanyak 55 persen disetor ke Pemkot Kota Semarang sebagai Penghasilan Asli Daerah, 40 persen untuk para juru parkir, dan 5 persen untuk aplikator (pengusaha pengembang aplikasi).
Dengan pola kerjasama atau kemitraan tersebut, Dishub mengklaim tidak ada dana yang dikeluarkan oleh Pemkot Semarang.
“Keberhasilan moda transportasi Trans Semarang, dengan 259 armadanya diklaim pihak Dishub mampu memindahkan penumpang sekitar 37 ribu orang per hari, sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Untuk warga yang masih sekolah/kuliah, anak-anak dan lansia cukup bayar seribu rupiah per tujuan, ” pungkasnya.
Penulis : Mje
Editor : M Jay
