Mediaborneo.net, Kukar – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam mendorong percepatan pembangunan desa semakin nyata. Melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Desa 2025, yang digelar di Hotel Grand Patma, Tenggarong (3/11/2025), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah menuju desa maju dan mandiri.
Pertemuan strategis tersebut menghadirkan tiga narasumber utama, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, M. Syirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, serta Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD Kaltim, Aswanda.
Dalam paparannya, M. Syirajuddin menegaskan bahwa pemerataan pembangunan desa harus menjadi prioritas bersama. Ketimpangan antara desa di wilayah perkotaan dan perdesaan, khususnya di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, masih perlu perhatian serius.
“Transformasi pembangunan desa harus sejalan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Puguh Harjanto menjelaskan perkembangan Indeks Desa Kaltim berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024. Enam komponen utama menjadi dasar pengukuran, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Dari total 841 desa di Kalimantan Timur, tidak ada lagi desa berstatus sangat tertinggal. Namun, masih terdapat tiga desa tertinggal (0,36%). Sebaliknya, 347 desa (41,26%) telah masuk kategori maju, 257 desa (30,56%) berstatus mandiri, dan 234 desa (27,82%) berada pada kategori berkembang.
“Capaian ini menunjukkan arah positif, namun kita belum bisa berpuas diri. Peningkatan kualitas tata kelola dan pemberdayaan masyarakat tetap harus dipacu,” kata Puguh.
Dalam sesi berikutnya, Aswanda menyoroti penyaluran Dana Desa Tahun 2025 yang masih rendah. Dari total pagu Rp810 miliar, baru tersalurkan Rp544 miliar atau sekitar 67 persen.
“Kami mendorong seluruh kepala DPMPD kabupaten untuk mempercepat realisasi dana desa agar pembangunan tidak terhambat,” tegasnya.
Tiga kepala desa dari Kampung Deraya, Kampung Gerunggung, dan Kampung Tanjung Soke yang hadir dalam forum turut menyampaikan kendala di lapangan. Mereka mengungkapkan bahwa akses jalan, listrik, dan sarana pendidikan masih sangat terbatas.
“Rapat sudah sering, tapi tanpa dukungan infrastruktur dasar, desa kami sulit berkembang,” ujar Syachrani, Kepala Kampung Deraya, diamini Rachman, Kepala Kampung Gerunggung.
Menanggapi hal tersebut, Niko Herlambang, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Penajam Paser Utara, berbagi pengalaman sukses dalam mengubah kawasan hutan menjadi area budidaya non-kehutanan. Langkah itu menurutnya perlu dukungan dari Kementerian Kehutanan agar desa bisa berkembang tanpa hambatan regulasi lahan.
Dukungan konkret juga datang dari Jauhar Efendi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim. Ia mengusulkan agar segera digelar pertemuan khusus yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, dengan melibatkan bupati, kementerian, dan dinas teknis terkait penyelesaian status lahan serta percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kaltim menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa dan memastikan pembangunan desa berkelanjutan berjalan merata hingga ke pelosok.
Dengan sinergi lintas sektor dan percepatan penyaluran dana, diharapkan seluruh desa di Kaltim dapat mencapai status mandiri pada tahun 2029. (Oen/M Jay)
