MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Blank spot atau wilayah tanpa sinyal telekomunikasi di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, seperti tower, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Faisal berharap, dengan status Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim, perhatian terhadap wilayah blank spot semakin meningkat.
“Kita bekerja sesuai tugas pokok dan kewenangan kita. Kalau soal lokasi tower, itu wewenang pusat. Sebelum ada IKN, kita hanya mendapat 4–5 tower per tahun, tetapi setelah ada IKN, jumlahnya melonjak menjadi 40–50 tower per tahun, khususnya di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser,” ungkapnya.
Dikatakannya, kehadiran IKN di Kaltim membawa dampak positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Bahkan, wilayah di sekitar IKN kini telah menikmati teknologi 5G berkat banyaknya tower yang dibangun.
Namun, untuk daerah lain di Kaltim yang jauh dari pusat aktivitas ekonomi, masalah blank spot masih menjadi tantangan besar.
“Seharusnya, kementerian terkait dengan wilayah yang besar harus membagi anggaran lebih merata ke daerah-daerah yang tahu titik-titik blank spot. Kita berharap pusat lebih memperhatikan hal ini,” katanya.
Dengan luas wilayah yang besar dan topografi yang beragam, Kaltim membutuhkan perencanaan yang matang dalam membangun jaringan telekomunikasi.
Menurut Faisal, pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, tetapi kebijakan pembangunan tower masih sepenuhnya di tangan pusat.
Keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang merata sangat penting untuk mendukung konektivitas masyarakat, terlebih di era digitalisasi dan perkembangan pesat di IKN.
“Kami optimis jika pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar, maka masalah blank spot di Kaltim dapat diminimalkan dalam beberapa tahun mendatang,” pungkasnya. (Adv/Oen/M. Jay)
