MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA –
Sebanyak 57 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Kalimantan Timur mengikuti seminar risalah kebijakan (policy brief) sebagai bagian dari tahapan akhir pelatihan, berlangsung di Aula BPSDM Kaltim, Kamis (31/10/2024).
Seminar ini turut menghadirkan diskusi dan presentasi dari empat kelompok yang membahas risalah kebijakan berbasis hasil kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus lalu.
Tema-tema utama yang diangkat antara lain hilirisasi industri kelapa sawit, investasi hijau, dan strategi ekonomi pascatambang.
Menurut Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, risalah kebijakan ini merupakan inisiatif strategis yang dihasilkan melalui kunjungan kepemimpinan nasional (VKN) di Kepulauan Riau, 26-29 Agustus 2024.
“Terdapat empat risalah kebijakan yang dipresentasikan dalam seminar ini, semuanya disusun berdasarkan pengalaman dan observasi langsung para peserta saat kunjungan VKN,” ujarnya.
Risalah pertama berasal dari Kelompok B-2, berjudul “Penguatan Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit untuk Percepatan Hilirisasi Industri,” yang disampaikan oleh Yusliando, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kalimantan Timur. Risalah ini menyoroti pentingnya optimalisasi rantai pasok kelapa sawit sebagai upaya mempercepat hilirisasi industri di daerah tersebut.
Kelompok A-1 membawakan risalah kebijakan kedua dengan judul “Akselerasi Strategi Implementasi Ekonomi Pasca Tambang untuk Pembangunan Berkelanjutan.” Disampaikan oleh Marselinus Jebaru, Kepala Dinas Sosial Manggarai Barat, risalah ini membahas strategi pemanfaatan sumber daya pasca tambang untuk menggerakkan ekonomi yang berkelanjutan.
Risalah ketiga dari Kelompok A-2 mengusung tema “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Investasi Hijau di Kalimantan Timur.” Disampaikan oleh Petrus Antonius Rasyid dari Bappeda Manggarai Barat, risalah ini menekankan pada pengembangan SDM untuk mendukung investasi hijau yang berkelanjutan.
Terakhir, Kelompok B-1 mempresentasikan risalah “Strategi Implementasi Investasi dalam Menciptakan Iklim Investasi Kondusif di Kepulauan Riau,” dibawakan oleh Munawar, Kepala Satpol PP Kaltim sekaligus Pjs. Wali Kota Bontang. Kelompok ini menawarkan strategi untuk menarik lebih banyak investasi dengan menciptakan iklim yang lebih ramah bagi investor.
Seminar ini dimoderatori oleh Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, yang juga menghadirkan dua narasumber ahli sebagai penilai, yakni Masjaya, Guru Besar FISIP Universitas Mulawarman (UNMUL) dan mantan rektor, serta Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.
Masjaya menekankan perlunya konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam kebijakan penghijauan.
“Kebijakan tidak hanya soal output, tapi juga harus mencapai outcome dan impact,” ujarnya.
Sri Wahyuni, sebagai penilai kedua, menggarisbawahi pentingnya penguatan data dan fakta dalam penyajian infografis, serta rekomendasi kebijakan yang tajam dan langsung menyasar inti permasalahan.
“Judul risalah kebijakan sebaiknya lebih lugas dan langsung mengarah pada rekomendasi utama. Ini akan membuat pesan kebijakan lebih mudah dipahami dan diingat,” katanya.
Ia juga mengusulkan perubahan judul pada risalah kelompok A-2 menjadi lebih menarik dan menukik.
Seminar Policy Brief ini memperlihatkan komitmen kuat para peserta PKN dalam menghadirkan solusi nyata untuk tantangan pembangunan berkelanjutan di
Kalimantan Timur dan wilayah lainnya.
Dengan rekomendasi kebijakan yang tajam dan berbasis pengalaman lapangan, risalah kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kebijakan pembangunan yang lebih efektif, berdaya guna, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di masa depan. (Adv/Koko/M Jay)
