Bisnis  

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Triwulan I-2024 Naik, Ditopang Sektor Pertambangan dan Konsumsi

MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA   – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Triwulan I-2024 mencapai 7,26 persen yoy, meningkat signifikan dibandingkan Triwulan IV-2023 yang hanya 0,16 persen yoy.

Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Timur, kontribusi terbesar PDRB masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT).

Pertumbuhan ekonomi yang positif di Triwulan I-2024 tercatat di seluruh provinsi di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur sendiri memberikan kontribusi tertinggi dalam penyusunan nilai tambah regional dengan share sebesar 48,12 persen. Pada Juni 2024, tingkat inflasi di Kaltim mencapai 2,99 persen yoy, dipengaruhi oleh kenaikan harga di kelompok makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

M. Syaibani, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, menyampaikan bahwa hingga akhir Juni 2024, Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp17,26 triliun atau 36,30 persen dari target tahunan Rp47,55 triliun. Komponen Belanja Negara juga tercatat sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87 persen dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.

Dari sisi perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),  Syaibani mengungkapkan, penerimaan perpajakan hingga Juni 2024 mencapai Rp15,55 triliun atau 33,94 persen dari target. Namun, terjadi penurunan penerimaan secara yoy akibat turunnya harga komoditas, terutama batubara dan CPO di pasar global, serta pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan. Penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah dengan sektor pertambangan sebagai kontributor utama.

“Penerimaan pajak internasional tetap diupayakan meskipun mengalami perlambatan, dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan upaya ekstra untuk mencapai target dari kegiatan ekspor dan impor,” jelasnya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun atau 98,28 persen dari target, meningkat signifikan sebesar 67,65 persen yoy. Peningkatan ini terutama dari Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Selanjutnya, Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp12,80 triliun atau 24,50 persen dari pagu Rp52,25 triliun, meningkat 95,72 persen yoy. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta kenaikan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial menunjukkan pertumbuhan yang stabil.

Sedang Transfer ke Daerah (TKD) sampai Juni 2024 mencapai Rp15,89 triliun atau 40,75 persen dari pagu Rp39,00 triliun, meningkat 18,32 persen yoy. Kenaikan realisasi TKD terutama didorong oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba sebesar 20,40 persen.

M Syaibani juga menjelaskan, Realisasi Pendapatan APBD Kalimantan Timur hingga Juni 2024 sebesar Rp27,15 triliun atau 41,46 persen dari target, didominasi oleh Dana Transfer. Sementara itu, Belanja APBD tercatat Rp32,68 triliun atau 46,56 persen dari pagu Rp70,19 triliun.

Pembangunan IKN memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD Kaltim, dengan anggaran mencapai Rp42,54 triliun tersebar pada beberapa kementerian.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun kebijakan mitigasi perubahan iklim, termasuk konservasi energi pada kegiatan tambang batubara dan peningkatan penggunaan energi terbarukan.

“Aksi mitigasi perubahan iklim juga mendukung tujuan pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur serta komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK (gas rumah kaca),” katanya.

Dia menambahkan, Provinsi Kalimantan Timur berupaya mempercepat transformasi ekonomi melalui implementasi local emission trading system (ETS), yang diharapkan dapat membiayai program penurunan emisi karbon di Kaltim dan menjual carbon credit dari skema result-based payment Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FPCF-CF).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan yang mendukung, Kalimantan Timur terus menunjukkan potensi besar sebagai pendorong utama perekonomian Indonesia. (**/M Jay)

Share