Mediaborneo.net, Samarinda – Sisa anggaran sebesar Rp3,5 miliar dalam program Beasiswa Kaltim Tuntas menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras.
Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap penyaluran beasiswa yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan menuntut perbaikan sistem pengawasan ke depan.
Agus menyoroti pentingnya peran inspektorat dalam mengawasi jalannya program, terutama ketika ditemukan kelebihan pembayaran atau penyaluran yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Jika ada temuan seperti itu, harus segera ditindaklanjuti. Inspektorat wajib memastikan pengembalian dana dan perbaikan sistem,” ujar Agus.
Program Beasiswa Kaltim Tuntas sejatinya digagas sebagai solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kaltim, khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun fakta di lapangan menunjukkan masih adanya permasalahan dalam distribusi dana yang seharusnya bisa digunakan secara optimal.
“Ini tentu sangat disayangkan. Beasiswa adalah bentuk investasi untuk masa depan daerah. Kalau masih ada sisa anggaran sebesar Rp3,5 miliar dan penyalurannya tidak tepat, maka ada yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” lanjutnya.
Agus juga menyinggung program pendidikan lainnya seperti Gratispol yang sedang dalam tahap awal implementasi. Ia berharap, pengalaman dari pelaksanaan beasiswa sebelumnya dapat menjadi pelajaran penting agar kesalahan tidak terulang.
“Kita harus pastikan ke depan semua program pendidikan, baik Beasiswa Kaltim Tuntas maupun Gratispol, berjalan sesuai tujuan. Transparansi dan akuntabilitas itu kunci. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Menurut Agus, peran pengawasan tidak hanya terletak pada inspektorat dan pemerintah daerah, tapi juga melibatkan lembaga legislatif dan masyarakat. Ia menyatakan Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal ketat pelaksanaan program pendidikan agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
Ia menambahkan bahwa langkah korektif harus dilakukan sejak dini, termasuk pembaruan sistem verifikasi dan penyaluran beasiswa yang lebih berbasis data serta kebutuhan riil mahasiswa.
“Kita tidak ingin program yang bagus ini kehilangan kepercayaan publik hanya karena kesalahan teknis dan lemahnya pengawasan,” pungkasnya. (Oen/ADV/DPRD Kaltim)
