Mediaborneo.net, Samarinda – Penurunan angka stunting Samarinda 2025 menjadi 17,13 persen memang terlihat menggembirakan. Angka ini bahkan sudah melampaui target nasional 18 persen. Namun di balik capaian itu, Pemerintah Kota Samarinda justru menemukan persoalan tersembunyi yang berpotensi menghambat upaya jangka panjang.
Masalah tersebut adalah rendahnya kehadiran masyarakat ke Posyandu, yang saat ini baru menyentuh sekitar 28 persen.
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa capaian angka tidak boleh membuat semua pihak terlena. Ia menilai, keberhasilan sejati justru terlihat dari konsistensi kerja di lapangan.
“Jangan hanya bangga dengan angka. Kalau di lapangan tidak ada perubahan, berarti kita belum berhasil,” tegasnya dalam rapat koordinasi percepatan penurunan stunting, Rabu (29/4/2026).
Ia juga mengingatkan agar seluruh program tidak berhenti pada kegiatan formalitas semata.
“Kalau hanya seremonial, program ini tidak akan jalan. Yang dibutuhkan itu aksi nyata,” ujarnya.
Penurunan stunting di Samarinda tidak terjadi secara instan. Data menunjukkan perjalanan yang cukup panjang dan sempat terhambat pandemi.
Pada 2020, angka stunting masih berada di 24,7 persen, lalu turun ke 21,6 persen di 2021. Namun pada 2022 kembali naik ke 25,3 persen sebelum akhirnya berangsur turun hingga mencapai 17,13 persen di 2025. Tren ini menunjukkan bahwa upaya penanganan membutuhkan konsistensi dan kolaborasi lintas sektor.
Ketua TP PKK Samarinda, Rinda Wahyuni, menyebut rendahnya partisipasi masyarakat ke Posyandu sebagai ancaman serius yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, Posyandu merupakan ujung tombak dalam pencegahan stunting, mulai dari pemantauan tumbuh kembang anak hingga edukasi gizi bagi orang tua.
“Kalau Posyandu sepi, kita kehilangan kesempatan deteksi dini. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, TP PKK akan kembali mengaktifkan program Posyandu Bayangan, terutama di wilayah dengan tingkat kehadiran rendah. Program ini sebelumnya terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan.
Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Pemkot Samarinda juga membuka jalur komunikasi langsung bagi perangkat daerah yang menghadapi kendala. Saefuddin bahkan menyatakan kesiapannya untuk turun langsung kapan pun dibutuhkan.
“Kalau ada masalah, jangan disimpan. Kita cari solusi bersama. Saya siap turun,” katanya.
Sekretaris Komisi IV, Riska Wahyuningsih, mengakui masih ada beberapa wilayah yang belum mencapai target program. Meski begitu, ia optimistis penurunan stunting tetap bisa dicapai tahun ini dengan penguatan program Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting).
Pengawasan akan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat RT, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Kami di DPRD juga mendorong pembangunan fasilitas Posyandu, serta pengadaan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan di lapangan,” katanya. (Han/M Jay)
