Mediaborneo.net, Samarinda – Pembentukan Satgas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) oleh Pemerintah Kota Samarinda menuai perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan keberatannya karena DPRD tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Satgas yang kini telah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi dari Wali Kota.
Dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini, Anhar menjelaskan bahwa DPRD baru mendapat informasi soal keberadaan Satgas tersebut tanpa pernah diajak diskusi atau dimintai pertimbangan.
“Kami dari Komisi IV mempertanyakan langsung kepada Pak Wali Kota. Kenapa kami tidak dilibatkan dalam pembentukan Satgas ini? Padahal, fungsi pengawasan adalah tugas utama kami di DPRD, terutama dalam bidang pendidikan,” kata Anhar, usai mengikuti rapat, Kamis (19/6/2025).
Menurut Anhar, Satgas SPMB memiliki peran strategis dalam mengawal proses penerimaan murid baru agar berjalan adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, menurutnya sangat penting bagi lembaga legislatif untuk dilibatkan agar bisa memastikan kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan masyarakat.
Meski mengkritik proses awal pembentukan, Anhar tetap memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Samarinda.
“Kami apresiasi semangatnya. Ini kan untuk perbaikan sistem penerimaan murid baru. Namun tetap harus terbuka, melibatkan semua pihak termasuk DPRD agar prosesnya lebih kuat secara hukum dan etika pemerintahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi kinerja Satgas tersebut dan siap memberikan dukungan, asalkan prosedurnya jelas dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Dengan adanya polemik ini, Anhar berharap ke depan koordinasi antara legislatif dan eksekutif bisa diperbaiki.
“Tujuannya sama, pendidikan yang berkualitas dan adil untuk semua. Maka transparansi dalam pembentukan kebijakan menjadi hal yang tak bisa ditawar,” pungkasnya. (Koko/ADV/DPRD Samarinda)
