MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain mengatakan, momentum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin mendorong pihaknya untuk memperjuangkan nasib guru.
Kendati diakui, memang kebijakan kenaikan BBM tersebut adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun, dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata atas imbas yang akan terjadi pasca kenaikan BBM.
Dikatakannya, khususnya kalangan guru-guru honorer yang ada di Kota Samarinda, sejak dulu kurang mendapat “perhatian”. Bahkan dengan penghasilan yang ada saat ini kabarnya juga akan dipangkas.
“Kenaikan BBM tidak serta-merta menaikkan intensif, kecuali yang punya Pertamina itu kita, pasti kita akan dukung itu, kan anggaran bukan APBD Pemkot tapi pemerintah pusat, ” ujarnya.
“Saya harapkan ini bisa menjadi bagian rencana kita mempertimbangkan intensif. Mengingat sangat perlu bagi kawan guru, kasian. Dari dulu terpukul biaya, beban semakin naik. Jadi perlu dipertimbangkan intensif, bukannya pemotongan, ” sambungnya.
Kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Sani meminta agar tidak melakukan pemotongan intensif guru.
Menurut dia, dalam aturan Perda Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, telah diatur mengenai tanggungjawab penyediaan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD di luar gaji tenaga pendidik, tenaga pendidikan dan pendidikan kedinasan.
“Saya minta Walikota mempertimbangkan lagi untuk mengembalikan intensif yang sudah ada. Perda Nomor 4/2013 disebutkan, anggaran 20 persen non gaji. 20 persen itu di luar gaji tidak? Jangan alasan anggaran kita kurang untuk melaksanakan Perda yang kita buat sendiri, ” tandasnya. (Adv/Koko/Oen)
