Mediaborneo.net, Samarinda – Menjelang aksi demo 21 April 2026 besok yang digelar ribuan aliansi masyarakat, Rudi Mas’ud menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk menghadapi situasi secara terbuka dan kondusif.
Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud memastikan bahwa aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ia bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan tetap berkantor seperti biasa, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.
“Besok kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama seluruh SKPD dan tentunya juga menerima tamu-tamu,” ujar Rudi Mas’ud, Senin (20/4/2026).
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026 ini menjadi sorotan publik, terutama karena berkaitan dengan kebijakan dan kepemimpinan Gubernur bersama Wakil Gubernur Seno Aji.
Terkait kemungkinan bertemu langsung dengan massa aksi, Rudi Mas’ud menyatakan pendekatan yang akan diambil bersifat situasional.
“Tergantung. Nanti kita lihat bagaimana situasi di lapangan. Yang jelas, besok kita semuanya ada di kantor,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan hadir lengkap di kantor gubernur untuk memastikan stabilitas dan keamanan selama aksi berlangsung.
Salah satu tuntutan utama dalam demo 21 April 2026 adalah permintaan audit terhadap kebijakan pemerintah provinsi. Menanggapi hal ini, Gubernur menegaskan bahwa proses audit sebenarnya sudah berjalan sesuai mekanisme.
“Kalau audit, sudah dilaksanakan semuanya. Tentu di situ ada pihak-pihak terkait, terutama Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang melaksanakan,” jelasnya.
Di tengah meningkatnya dinamika politik dan sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Dengan kesiapan pemerintah menerima massa aksi dan keterlibatan Forkopimda, demo 21 April 2026 diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar aksi unjuk rasa.
Situasi di lapangan akan terus dipantau untuk memastikan keamanan tetap terjaga, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di Kalimantan Timur. (Ret/M Jay)
