MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G Budisatrio Djiwandono mengatakan ada beberapa catatan penting yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) ibu kota negara (IKN), yakni tidak hanya berfokus pada pembangunan sekitar wilayah IKN, tetapi juga kesiapan 10 kabupaten/kota penyangga IKN itu sendiri.
Dikatakan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IKN DPR RI ini, beragam persoalan perlu dilakukan pembenahan untuk benar-benar dapat mempersiapkan IKN.
“Saya mengimbau kepada seluruh anggota Pansus dan pemerintah, untuk melihat perumusan RUU IKN ini bukan cuma difokuskan hanya pada pembangunan di 250 ribu hektar, tetapi memperhatikan kesiapan 7 kabupaten dan 3 kota penyangga yang mengelilingi ibu kota itu sendiri,” ucapnya saat melaksanakan kunjungan kerja perorangan di kota Samarinda, yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda lantai 3, Senin (20/12/2021).
Dikatakan anggota DPR RI Dapil Kaltim ini, pihaknya terus mendorong kemandirian pangan untuk mempersiapkan IKN di Kaltim, termasuk mengenai kelestarian alam yang saat ini mulai terabaikan.
“Kita bicara mengenai persiapan infrastruktur, konektivitas udara, darat dan air itu benar-benar harus diperhatikan. Juga masalah ketahanan pangan, ini yang kami dorong. Mengingat Kaltim masih harus ada perbaikan mengenai kemandirian dalam hal pangan. Termasuk perpindahan atau migrasi penduduk yang diperkirakan lebih dari 1 juta. Ini yang perlu dipersiapkan. Sehingga kami mengajak Pansus sebagai mitra kerja pemerintah untuk memperhatikan benar-benar masalah kelestarian yang ada,” ujarnya.
Politisi muda dari partai Gerindra ini menyebut, beberapa catatan kritis mengenai norma-norma lingkungan hidup sudah banyak tergradasi, sehingga diperlukan penanganan yang lebih tepat untuk mengantisipasi terjadinya masalah baru yang dapat muncul di wilayah IKN.
“Sistem penyangga kehidupan sudah banyak tergradasi. Hutan banyak ditebang dan gundul, ada alih fungsi lahan karena pertambangan dan perkebunan yang mengartikan bahwa, sistem penyangga kita dengan fungsinya ini menyerap karbon dan air berkurang,” katanya.
“Kita sudah lihat di Kaltim, banyak banjir di Kabupaten Paser, PPU dan Samarinda. Ini bisa terjadi kalau tidak kita antisipasi dan tidak memperjuangkan untuk merehabilitasi lahan hutan yang tergradasi. Termasuk laut harus kita jaga,” sambungnya.
Disinggung mengenai sumber daya manusia (SDM) lokal yang harus dipersiapkan jelang IKN, diakui Budisatrio, kesempatan masyarakat lokal memang belum banyak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih, jika dibanding dengan provinsi lain di pulau Jawa. Untuk itu, dirinya mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat memanfaatkan momentum IKN untuk meningkatkan SDM Kaltim.
“Masyarakat Kaltim cerdas, tapi memang kesempatan belum banyak, khususnya di bidang pendidikan, itu harus dikuatkan. Saya harap, dengan momentum perpindahan ini bisa dimanfaatkan menjadi momentum kebangkitan Kaltim secara keseluruhan. Maka kita dorong pemerintah untuk dapat sinkronisasi dan koordinasi yang kuat,” tutupnya.
Penulis : Koko
Editor : M Jay
