Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur kembali mengingatkan pemerintah kabupaten/kota agar serius menjaga tingkat cakupan universal health coverage (UHC).
Penurunan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di beberapa daerah, termasuk Samarinda, dinilai mengancam kelangsungan pembiayaan kesehatan dari pemerintah pusat melalui APBN.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa apabila capaian UHC terus merosot, maka jatah Jaminan Pelayanan Nasional (JPN) dari Kementerian Kesehatan bisa dihentikan. Hal ini tentu akan berdampak besar terhadap anggaran kesehatan daerah yang kemudian harus ditanggung melalui APBD.
“Kalau UHC-nya turun terus, maka JPN-nya bisa dicut off oleh Kementerian Kesehatan. Ini berarti manfaat iuran dari pusat terhenti, dan beban itu harus ditanggung oleh daerah. Padahal kita bisa memanfaatkan dana APBN, tapi justru hilang karena tidak kita jaga,” ujar Darlis, Selasa (17/6/2025).
Menurutnya, daerah yang tidak menjaga tingkat kepesertaan UHC sama saja membiarkan peluang dana pusat hilang sia-sia. Dalam jangka panjang, hal ini akan menyulitkan daerah dan membebani fiskal lokal yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan lainnya.
“Kami mendorong agar ada kebijakan afirmatif di tingkat daerah untuk mendukung peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui pembiayaan bersama dan edukasi kepada masyarakat,” tandasnya. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
