MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Samarinda sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengelola keuangan daerah.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan bahwa total efisiensi yang akan dilakukan mencapai Rp75 miliar, dengan pemangkasan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Sekretariat Dewan.
“Pada prinsipnya, DPRD dan Pemkot sepakat untuk menjalankan efisiensi ini. Hanya saja, angka final untuk masing-masing OPD masih dalam pembahasan. Yang jelas, semua OPD akan mengalami pemangkasan anggaran,” ujar Helmi Abdullah.
Helmi menjelaskan bahwa efisiensi ini akan difokuskan pada beberapa aspek yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat, seperti perjalanan dinas, orientasi, alat tulis kantor (ATK), serta kegiatan operasional lainnya.
“Yang jelas, efisiensinya itu mencakup perjalanan dinas, orientasi, ATK, dan kegiatan operasional yang tidak ada kaitannya langsung dengan masyarakat,” katanya.
Terkait kekhawatiran publik soal dampak efisiensi terhadap proyek pembangunan, Helmi menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat program-program yang sudah berjalan.
“Tidak ada pengaruhnya terhadap pembangunan. OPD kita ada lebih dari 30, kalau rata-rata pemangkasan Rp2 miliar per OPD saja sudah hampir Rp60 miliar. Belum lagi OPD besar yang mungkin pemangkasannya lebih besar. Jadi, tidak ada masalah,” ujarnya.
Helmi menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat sehat. Justru, efisiensi ini dilakukan agar anggaran bisa lebih diarahkan untuk belanja yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat.
“Struktur cash flow kita sangat sehat. Justru efisiensi ini nantinya akan dikembalikan untuk belanja yang sifatnya lebih bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
