Mediaborneo.net, Samarinda – Wacana pemerintah mengonversi penggunaan LPG 3 kilogram ke CNG Merah Putih mendapat sorotan dari DPRD Samarinda.
Legislator mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada target penguatan ketahanan energi, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan setiap perubahan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus melalui perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek pendukung telah siap sebelum program dijalankan.
“Program sebesar ini tidak bisa hanya melihat tujuan akhirnya. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat siap menjalankannya,” ujar Joha, Rabu (1/7/2026).
Dia menilai proses transisi dari LPG ke CNG akan menghadirkan tantangan baru bagi masyarakat. Selain harus memahami cara penggunaan tabung baru, warga juga kemungkinan perlu mengganti sejumlah perlengkapan yang selama ini digunakan untuk LPG.
“Jangan menganggap masyarakat bisa langsung beradaptasi. Ada proses penyesuaian yang membutuhkan waktu, biaya, dan sosialisasi yang maksimal,” katanya.
Menurut Joha, beban tersebut akan lebih terasa bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan LPG subsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kalau masyarakat harus membeli perlengkapan baru, tentu ada tambahan pengeluaran. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, Joha mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pendukung apabila program konversi diterapkan secara nasional. Mulai dari distribusi tabung CNG, jaringan pengisian, hingga layanan purna jual dinilai harus tersedia secara merata.
“Jangan sampai masyarakat sudah diminta beralih, tetapi fasilitasnya belum tersedia. Kondisi seperti itu justru akan menimbulkan kebingungan di lapangan,” ucapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa persoalan distribusi LPG subsidi hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Karena itu, menurutnya, penyelesaian masalah tersebut seharusnya menjadi prioritas sebelum meluncurkan kebijakan baru.
“Keluhan masyarakat soal pasokan LPG masih sering terdengar. Artinya, persoalan yang ada sekarang saja belum sepenuhnya selesai,” ujarnya.
Joha berharap pemerintah membuka ruang diskusi yang lebih luas dengan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Masukan dari berbagai pihak sangat penting. Kebijakan publik akan lebih efektif jika disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Joha menegaskan bahwa DPRD Samarinda tidak menolak inovasi di sektor energi. Namun, dia mengingatkan agar setiap kebijakan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pengguna utama.
“Kami mendukung upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Tetapi jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung risiko terbesar akibat perubahan kebijakan yang belum sepenuhnya siap,” pungkasnya. (Han/M Jay)
