Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Samarinda memberikan perhatian serius terhadap rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang akan memberlakukan jalur satu arah di Jalan Abul Hasan.
Dewan menilai, kebijakan tersebut harus melalui kajian matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Pasalnya, penolakan warga Jalan Abul Hasan mulai bermunculan. Warga menyampaikan keberatan melalui spanduk yang terpasang di beberapa titik. Mereka menilai penerapan jalur satu arah justru akan mempersulit akses menuju sejumlah lokasi di pusat kota.
Dengan kebijakan tersebut, pengguna kendaraan roda empat nantinya harus menempuh jalur lebih jauh untuk menuju Jalan KH Abdurrasyid atau Jalan Agus Salim. Sementara itu, pengendara roda dua yang sudah mengenal kawasan masih bisa menggunakan gang kecil sebagai jalan alternatif.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan pihaknya akan segera menjadwalkan rapat bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda untuk membahas rencana tersebut secara komprehensif.
“Kita ingin tahu apa urgensinya dan mendengar langsung bagaimana rencana pengalihan arus lalu lintas dari Dishub,” ujar Celni.
Ia menegaskan, setiap kebijakan lalu lintas harus memperhatikan dampak sosial dan mobilitas masyarakat.
“Jangan sampai aturan baru malah menyusahkan warga. Prinsipnya, regulasi harus mempermudah, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Celni menambahkan, DPRD Samarinda terbuka terhadap masukan masyarakat sebelum kebijakan diberlakukan secara resmi.
“Aspirasi warga sangat penting karena mereka yang akan merasakan langsung dampaknya,” katanya.
Meski demikian, Celni tidak menampik bahwa kebijakan satu arah di Jalan Abul Hasan dapat membantu kelancaran arus kendaraan, asalkan disertai sosialisasi yang memadai.
“Sosialisasi menjadi kunci agar masyarakat memahami dan siap dengan perubahan tersebut,” pungkasnya. (Koko/ADV/DPRD Samarinda)
