Mediaborneo.net, Samarinda – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mencapai 3,39 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Angka ini meningkat tipis dibandingkan triwulan II yang sebesar 3,35 persen, tetapi masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Di balik pertumbuhan tersebut, ketergantungan ekonomi Kaltim pada sektor pertambangan masih menjadi persoalan struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertambangan dan penggalian menyumbang 35,08 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Pada periode yang sama, sektor ini justru mengalami kontraksi 0,41 persen secara tahunan.
Kondisi itu menjadi salah satu alasan Bank Indonesia (BI) mendorong percepatan diversifikasi ekonomi. Penguatan industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan sektor produktif bernilai tambah tinggi dinilai penting agar sumber pertumbuhan Kaltim tidak terus bertumpu pada ekspor komoditas mentah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim Jajang Hermawan menyebut kinerja ekonomi daerah masih terjaga di tengah dinamika global dan domestik.
Berdasarkan data BPS yang dipaparkan Jajang, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim atas dasar harga berlaku pada triwulan III 2026 mencapai Rp257,11 triliun. Pertumbuhan ekonomi ditopang kinerja industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan jasa, disertai pembangunan infrastruktur strategis, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), serta ekspor komoditas unggulan.
“Pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja positif lapangan usaha, terutama industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan sektor jasa,” kata Jajang, dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur 2026, di Hotel Aston Samarinda, Kamis (12/11/2026).
BI menilai momentum pertumbuhan perlu diarahkan untuk memperbesar kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah di dalam daerah. Pengolahan komoditas sebelum dipasarkan, pengembangan sektor produktif, serta perluasan kesempatan kerja menjadi bagian dari agenda tersebut.
Jajang mengingatkan, diversifikasi tidak cukup dilakukan dengan membuka bidang usaha baru. Perubahan struktur ekonomi harus memberi dampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
“Diversifikasi diharapkan mampu membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ultimate target kita adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayu Adi Hardiyanto dalam pemaparan laporan yang sama menguraikan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian, seiring pertambahan penduduk dan meningkatnya kebutuhan bahan pangan di Kaltim.
Dalam paparannya, Bayu menyebut jumlah penduduk Kaltim meningkat dari 3,91 juta jiwa pada 2023 menjadi 4,48 juta jiwa pada 2026. Dengan pembangunan IKN yang terus berjalan, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 5,68 juta jiwa pada 2035.
Kebutuhan yang terus bertambah itu belum sepenuhnya ditopang produksi lokal. Sejumlah komoditas pangan utama masih didatangkan dari luar daerah. Perubahan cuaca dan fenomena El Nino juga berpotensi menekan produktivitas pertanian, terutama padi.
BI mendorong penguatan produksi pangan daerah, perbaikan distribusi, dan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan sekaligus mengendalikan inflasi. Pengembangan pertanian juga perlu terhubung dengan kebutuhan pasar yang tumbuh seiring pembangunan IKN.
Tantangan lain datang dari perubahan arah ekonomi global menuju penggunaan energi rendah karbon. Kebijakan pengurangan emisi berpotensi menekan permintaan komoditas berbasis fosil dalam jangka panjang, sementara pertambangan masih memegang porsi terbesar dalam struktur ekonomi Kaltim.
Bayu memandang kondisi itu perlu dijawab dengan mempercepat pengembangan sumber pertumbuhan baru. Hilirisasi industri, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, perikanan, pariwisata, jasa modern, ekonomi digital, serta ekonomi hijau masuk dalam sektor yang dapat dikembangkan.
Data BPS triwulan III 2026 memperlihatkan sejumlah lapangan usaha di luar pertambangan mencatat pertumbuhan tinggi. Pengadaan listrik dan gas tumbuh 18,15 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum 12,69 persen, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial 12,13 persen secara tahunan. Industri pengolahan sendiri tumbuh 4,18 persen dan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim dari sisi lapangan usaha.
BI juga memetakan potensi usaha unggulan melalui kajian Komoditas/Produk/Jenis Usaha Unggulan (KPJU). Pemetaan dilakukan pada 105 kecamatan di Kaltim untuk mengenali komoditas yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Sejumlah contoh yang disampaikan dalam paparan antara lain pangan dan produk olahan di Kutai Kartanegara, kelapa sawit dan perikanan di Paser serta Berau, durian dan ikan mas di Bontang, ayam ras, lele, dan keripik di Samarinda, serta ayam ras, lele, dan amplang di Balikpapan. Produk unggulan tersebut diarahkan untuk memasok kebutuhan pangan maupun produk olahan bagi pasar IKN.
Penguatan sektor usaha juga membutuhkan akses pembiayaan. Dalam paparannya, Bayu menyebut program kerja sama BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah telah berjalan dalam 16 seri sejak 2025. Melalui program tersebut, pembiayaan Rp27,8 miliar telah disalurkan kepada 551 UMKM.
BI turut mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi, pelatihan ulang tenaga kerja, pembangunan infrastruktur pendukung kawasan industri, serta perluasan pembiayaan produktif. Kepastian iklim investasi dan stabilitas harga juga menjadi bagian dari prasyarat pengembangan sektor unggulan.
Jajang menegaskan transformasi ekonomi tidak dapat berjalan hanya melalui kebijakan satu lembaga. Pemerintah daerah, perbankan, akademisi, asosiasi usaha, dan pelaku industri perlu menyelaraskan program agar pengembangan sektor unggulan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia merumuskan empat prinsip kolaborasi, yakni sinergi untuk menyatukan visi dan kebijakan, integrasi program antarsektor dan antarwilayah, inklusivitas agar manfaat pembangunan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha, serta dampak nyata terhadap investasi, produktivitas, dan kesejahteraan.
“Transformasi ekonomi Kalimantan Timur membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” tegas Jajang. (Lisa/M Jay)
