Mediaborneo.net, Samarinda – Sorotan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud terus mengemuka di tengah berbagai kebijakan yang memicu perdebatan publik.
Pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan peringatan tegas agar arah kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bima Arya menegaskan bahwa Kalimantan Timur saat ini menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini tidak lepas dari banyaknya aduan masyarakat serta dinamika opini publik yang berkembang.
“Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus karena banyak aduan dan juga kami mencermati opini yang ada di publik. Setiap perkembangan pasti kita sikapi,” ujarnya.
Bima Arya menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur administratif. Ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menahan diri dari orientasi pada fasilitas.
“Pemimpin itu bukan orientasi pada fasilitas, tapi pada karya dan kinerja. Bahkan pemimpin itu harus yang paling terakhir senang, yang paling terakhir menikmati,” tegasnya.
Menurutnya, nilai tersebut menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Bima Arya juga mengingatkan bahwa meskipun suatu kebijakan telah melalui pembahasan formal, tetap harus diuji dari sisi manfaat dan prioritasnya bagi masyarakat.
“Walaupun secara formal prosedur itu sudah ditempuh, tetap ada prinsip efisiensi dan etika yang harus diperhatikan,” katanya.
Ia pun meminta agar kebijakan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat sebaiknya dipertimbangkan ulang.
“Kalau tidak dirasakan oleh warga, ya tidak usah dilanjutkan lagi,” lanjutnya.
Sebagai langkah konkret, Kemendagri telah menurunkan Inspektorat Jenderal serta melibatkan jajaran Otonomi Daerah untuk melakukan pengawasan dan komunikasi aktif dengan pemerintah provinsi.
“Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana, teman-teman dari Orda juga terus berkomunikasi dan mengingatkan,” ungkapnya.
Tak hanya soal kepemimpinan, Bima Arya juga menyinggung penggunaan anggaran yang dinilai tidak mendesak, termasuk fasilitas pejabat. Ia menyarankan agar pengeluaran tersebut dibatalkan jika tidak menjadi prioritas.
“Kalau tidak prioritas, ya bukan. Harus dikembalikan ke prinsip efisiensi,” tegasnya. (Oen/M jay)
