MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mendukung regulasi mengenai wajibnya BPJS Kesehatan dimiliki oleh seluruh warga Indonesia.
Ia menilai, regulasi yang dibuat pemerintah tersebut dipastikan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan tentunya telah melalui berbagai kajian.
“Kalau kita berbicara kebijakan yang dibuat pemerintah, pasti maksudnya untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya untuk mempermudah masyarakat itu sendiri,” kata Deni, ditemui baru-baru ini di Kantor DPRD Samarinda.
Menurut dia, dengan kebijakan itu, layanan untuk masyarakat tidak hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya saja.
“Kebijakan ini terintergrasi pada semua. Contohnya, untuk penanganan ODGJ, ini ranahnya Dinas Sosial. Tapi dengan adanya BPJS Kesehatan, untuk penanganannya juga bisa dilakukan,” kata dia.
Terkait dengan banyaknya pro kontra setelah dikeluarkannya kebijakan wajibnya BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan publik, Deni menilai itu adalah sesuatu yang biasa.
“Kebijakan pemerintah pasti ada pro kontra dan pasti ada penyesuaian lanjutan. Kita jangan melihat atau menelan bulat-bulat kebijakan yang baru diterbitkan, tapi nanti kita pahami, kita lihat situasi dan kondisi. Ke depannya pasti lebih jelas lagi,” katanya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
