Mediaborneo.net, Samarinda – Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menanggapi isu penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Samarinda.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara aparat dan pelaku usaha agar kebijakan penataan kota tetap berpihak pada masyarakat kecil.
“Ya, sebenarnya Satpol PP itu bekerja untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, khususnya di Kota Samarinda. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan pihak UMKM, karena mereka juga sedang berusaha untuk mencari penghidupan,” ujarnya Rabu (15/10/2025).
Helmi menilai bahwa upaya penertiban seharusnya tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga dengan musyawarah dan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Saya kira perlu duduk satu meja antara Satpol PP dan pelaku usaha untuk mendiskusikan hal ini secara baik-baik. Karena di satu sisi Satpol menjalankan tugas, sementara di sisi lain para pelaku UMKM juga ingin mempertahankan hidup,” katanya.
Menurut Helmi, DPRD Samarinda mendorong adanya sinergi dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak perda, dan komunitas UMKM agar tercipta kebijakan yang berkeadilan.
“Kami ingin agar kebijakan penertiban tidak mematikan usaha kecil, melainkan justru membantu mereka agar bisa berkembang dengan tertib dan teratur,” tegasnya.
Dengan sikap ini, Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah berharap agar penertiban PKL dan UMKM di Samarinda dapat dilakukan secara manusiawi, terukur, dan berbasis dialog. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat kecil. (Koko/ADV/DPRD Samarinda)
