Mediaborneo.net, Samarinda – Musim kemarau di Samarinda tidak hanya membuat warga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gangguan pasokan listrik yang kembali terjadi di sejumlah kawasan turut menambah persoalan masyarakat.
Situasi ini mendapat perhatian Komisi III DPRD Kota Samarinda. Dewan meminta PLN memberikan penjelasan secara langsung mengenai penyebab pemadaman yang belakangan dikeluhkan warga.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan tersebut perlu dibicarakan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
“Kita ingin mengetahui secara langsung apa yang sebenarnya terjadi,” kata Deni, Selasa (15/9/2026).
Menurut Deni, informasi yang jelas diperlukan untuk mencegah berkembangnya berbagai dugaan di tengah masyarakat. DPRD, kata dia, tidak ingin menyampaikan kesimpulan sebelum memperoleh penjelasan dari pihak yang menangani sistem kelistrikan.
“Jangan sampai muncul berbagai spekulasi di masyarakat karena kurangnya informasi,” ujarnya.
Perhatian DPRD Samarinda terhadap listrik muncul setelah sebelumnya Komisi III melakukan pembahasan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengenai penanganan karhutla di Samarinda.
Deni mengatakan kondisi tersebut membuat gangguan listrik perlu ikut diperhatikan. Sebab, ketika masyarakat sedang menghadapi musim kemarau dan potensi karhutla, aktivitas warga juga dapat terganggu apabila pasokan listrik tidak stabil.
“Di tengah kondisi karhutla yang sedang terjadi, masyarakat juga harus menghadapi pemadaman listrik di sejumlah kawasan. Tentu ini menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Dia menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut penerangan rumah warga. Pemadaman juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada listrik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
Karena itu, Deni meminta penjelasan PLN mencakup kondisi kelistrikan secara menyeluruh, termasuk penyebab gangguan serta langkah yang disiapkan untuk mengatasinya.
“Yang kami inginkan adalah penjelasan yang konkret, berdasarkan fakta dan data yang ada,” tegasnya.
Deni juga menyinggung persoalan pasokan batu bara yang sempat dikaitkan dengan kondisi pembangkit. Dia meminta informasi mengenai hal tersebut disampaikan berdasarkan data sehingga masyarakat dapat mengetahui apakah ada kaitannya dengan gangguan kelistrikan.
“Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia sehingga persoalan pasokan juga perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Komisi III DPRD Samarinda memastikan pemanggilan manajemen PLN telah dilakukan. Pertemuan tersebut nantinya akan membahas persoalan kelistrikan, termasuk penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
DPRD Samarinda berharap pertemuan dengan PLN dapat menghasilkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sekaligus memberikan kepastian mengenai upaya pemulihan pasokan listrik di Samarinda.
“Dengan begitu masyarakat juga mendapatkan informasi yang benar,” pungkas Deni. (Adv/DPRD Samarinda)
