Mediaborneo.net, Samarinda – Insiden longsor yang terjadi di salah satu ruas jalan di Kota Samarinda kembali memantik perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Moh Yusrul Hana. Ia menilai, kejadian tersebut menjadi pengingat penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) agar lebih serius menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang sudah dibangun.
“Banyak jalan yang sudah selesai dibangun, tetapi tidak disertai perawatan berkala. Akibatnya, ketika musim hujan datang, struktur tanah yang labil bisa memicu longsor,” ujar Yusrul saat dikonfirmasi.
Yusrul mengungkapkan, proyek pembangunan jalan yang kini terdampak sebenarnya sudah rampung jauh sebelum ia menjabat sebagai anggota dewan. Karena itu, kata dia, tanggung jawab pemeliharaan sepenuhnya berada di tangan Pemkot Samarinda.
Ia juga menegaskan bahwa BPBD dan Dinas PUPR merupakan dua instansi kunci dalam penanganan cepat di lapangan.
“Saya mendapat laporan, setelah longsor terjadi, tim BPBD langsung berkoordinasi dengan PUPR untuk melakukan tindakan darurat. Itu langkah yang tepat,” terangnya.
Menurut Yusrul, lokasi longsor tersebut memang memiliki potensi rawan karena proses pembangunan jalan dilakukan dengan cara memotong bukit.
“Dulu kawasan itu perbukitan. Setelah dibuka untuk akses jalan, tanahnya menjadi tidak stabil. Tanpa penanganan drainase dan dinding penahan yang kuat, risiko longsor pasti tinggi,” jelasnya.
Yusrul mengungkapkan, laporan mengenai kondisi jalan di titik rawan itu sudah beberapa kali diterima pihaknya, baik secara langsung dari warga maupun melalui kanal pengaduan publik DPRD.
“Hampir setiap tahun masyarakat melaporkan hal yang sama. Ini berarti ada yang kurang dari sisi pengawasan dan pemeliharaan,” ujarnya.
Meski demikian, Yusrul tetap memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dalam memperbaiki jalur yang terdampak, sehingga kini kembali bisa dilalui.
“Jalan itu vital bagi warga, terutama karena menjadi jalur alternatif yang mempermudah akses ekonomi di wilayah Sambutan dan sekitarnya,” kata dia.
Ia berharap, pemerintah kota ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga memastikan infrastruktur lama tetap dalam kondisi aman.
“Mitigasi harus jadi prioritas, bukan hanya reaksi setelah bencana terjadi. Dengan koordinasi yang baik antara DPRD, BPBD, dan PUPR, risiko longsor bisa ditekan seminimal mungkin,” tutupnya. (Han/ADV/DPRD Samarinda)
