MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengatakan, daerah perbatasan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Serawak, Malaysia merupakan daerah yang strategis sebagai teras depan Indonesia.
Tetapi, dia menyayangkan kondisi pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih sangat kurang memadai. Sehingga Marthinus mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan.
“Daerah maritim termasuk perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah Kaltim dan Kaltara juga harus fokus untuk membangun daerah perbatasan,” katanya.
Dikatakannya, masyarakat di perbatasan sudah lama mengeluhkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Tetapi, belum mendapatkan solusi dari pemerintah. Marthinus menilai, pembangunan infrastruktur yang ada saat ini masih jauh dari harapan.
Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab utama dalam pembangunan daerah perbatasan, kemudian diikuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan.
“Pembangunan harus merata, tidak hanya di daerah perkotaan. Daerah perbatasan dan pedalaman juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak,” ujarnya.
Dia berharap ada kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan.
Kata dia, DPRD Kaltim akan selalu mendukung program-program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kami akan mengawasi program pemerintah terkait dengan pembangunan perbatasan,” pungkasnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)