Mediaborneo.net, Balikpapan -Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, warga dituntut untuk semakin melek digital agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pengawasan publik dan penyampaian aspirasi kepada pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Baba, S.H., saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 Tahun 2026 bertema “Teknologi Informasi untuk Efektivitas Pengawasan Publik dan Demokrasi Digital” di RT 22, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan yang dihadiri para ketua RT dan warga Kelurahan Damai itu menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terkait tantangan serta peluang demokrasi di era digital.
Menurut H. Baba, teknologi informasi telah membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan pemerintah secara cepat dan transparan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan memahami serta memanfaatkan informasi secara bijak.
“Era digital memberikan kesempatan yang sangat besar kepada masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, masyarakat harus melek teknologi agar bisa berpartisipasi secara aktif dan positif,” ujar H. Baba.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pengawasan publik yang dilakukan masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat demokrasi. Dengan keterlibatan warga, berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terbuka dan tepat sasaran.
“Ketika masyarakat aktif memberikan masukan dan melakukan pengawasan, maka pemerintah akan semakin terdorong untuk bekerja secara transparan dan akuntabel. Ini adalah fondasi demokrasi yang sehat,” katanya.
H. Baba menjelaskan bahwa demokrasi digital bukan sekadar aktivitas di media sosial, melainkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk membangun komunikasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat.
“Jangan sampai teknologi hanya digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Gunakan media digital untuk menyampaikan aspirasi, mencari informasi yang valid, dan ikut mengawal pembangunan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peran ketua RT sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan warga.
“Ketua RT memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemanfaatan teknologi akan membantu mempercepat penyampaian informasi dan penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber Muhammad Riza Permadi menekankan bahwa literasi digital menjadi kebutuhan utama di tengah derasnya arus informasi saat ini. Menurutnya, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh hoaks.
“Demokrasi digital membutuhkan masyarakat yang cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai ruang digital justru dipenuhi informasi yang menyesatkan dan memecah belah,” terang Riza.
Ia menambahkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan kualitas demokrasi apabila digunakan dengan penuh tanggung jawab.
“Semakin tinggi literasi digital masyarakat, maka semakin kuat pula partisipasi publik dalam mengawal kebijakan dan pembangunan daerah,” katanya.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta mengenai penggunaan media sosial, transparansi pelayanan publik, serta peran masyarakat dalam mengawasi program pemerintah.
Mengakhiri kegiatan tersebut, H. Baba mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan teknologi sebagai sarana membangun daerah dan memperkuat demokrasi.
“Teknologi adalah peluang besar bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Mari manfaatkan teknologi secara positif untuk mengawasi, memberikan masukan, dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat,” tutupnya. (Setyawan/M Jay)
