MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mempertanyakan masih banyaknya gedung sekolah SMA/SMK di Kaltim yang kondisinya rusak dan sudah sejak lama tak mendapatkan perhatian serius pemerintah. Bahkan ada juga beberapa wilayah yang belum memiliki SMA/SMK negeri.
“Seperti SMA yang ada di Sandaran (Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, red) kondisinya disekat, kemudian ada sekolah yang belajar di balai desa. Selain itu, di Kecamatan Segah, tidak ada SMA, sehingga ketika penerimaan siswa baru, dia harus ke Tanjung Redeb,” ujarnya.
Dengan tak adanya sekolah SMA negeri di Kecamatan Segah, lanjut Sutomo Jabir, masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya terpaksa harus pergi ke kecamatan lainnya, yang jaraknya sangat jauh. Kondisi ini akan semakin menyulitkan masyarakat dengan adanya sistem PPDB saat ini.
“Masyarakat harus bolak balik. Sampai di kecamatan yang ada SMA mereka ditolak, sistem PPDB. Kita mau apakan anak didik kita ini? Sudah prasarana terbatas, mau sekolah di SMA negeri tidak bisa, karena sistem zonasinya, akhirnya masuk sekolah swasta,” keluh Sutomo Jabir.
Tak hanya itu saja, persoalan beasiswa yang diprogramkan oleh Pemprov Kaltim dinilai tak merata. Dimana, banyak anak-anak masyarakat yang tinggal di daerah pelosok tak mendapat bantuan program tersebut, lantaran tak adanya akses internet dan minimnya informasi yang sampai ke mereka.
“Beasiswa mereka juga tidak terperhatikan dengan baik. Penerimaan beasiswa juga harus proporsional. Banyak anak-anak kita yang tinggal di daerah pelosok tak mendapatkan beasiswa. Ini sangat memprihatinkan,” katanya.
“Jika dibanding dengan belanja dinas yang sangat besar, yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga kita lihat proporsi penerimaan beasiswa juga menjadi tidak profesional,” pungkasnya. (HK/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
