MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memulai program pendidikan gratis bertajuk Gratispol pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp770 miliar.
Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Kaltim, sebagaimana janji yang disampaikan oleh Gubernur Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menekankan, bahwa program Gratispol tidak bisa langsung berjalan secara sempurna sejak awal. Implementasi akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
“Program ini masih baru, jadi wajar jika diterapkan secara bertahap. Kaltim menjadi daerah pertama untuk melihat bagaimana efektivitasnya sebelum diperluas, termasuk untuk mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah atau bahkan luar negeri,” ujarnya.
Menurutnya, selain persoalan teknis, tantangan utama dari program ini adalah keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, evaluasi di tahap awal sangat penting sebelum memperluas cakupan penerima manfaat.
Gubernur Kaltim sebelumnya telah menyampaikan bahwa program Gratispol bertujuan agar seluruh masyarakat Kaltim bisa menikmati pendidikan gratis. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya.
Meski demikian, program ini tidak hanya sebatas pembebasan biaya pendidikan, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan fasilitas, tenaga pendidik, serta dukungan lain yang memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Meski mendapat sambutan positif, program Gratispol juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan anggaran hingga implementasi di lapangan. Pemprov Kaltim diharapkan dapat memastikan bahwa program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, bukan sekadar janji politik. (ADV/DPRD Samarinda)
