MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menyebut, angka statistik jumlah warga miskin di Kaltim menjadi patokan untuk menyusun program-program pembangunan daerah ke depan.
Angka kemiskinan di Kaltim secara persentase masih berada dikisaran 6 persen. Walaupun berada di bawah angka nasional, akan tetapi persoalan kemiskinan terus menjadi perhatian untuk dapat diselesaikan.
Berdasarkan data BPS Kaltim Tahun 2020, dalam empat tahun terakhir, persentase orang miskin yakni masing-masing tahun 2020 sebesar 6,10 persen, tahun 2021 (6,54) dan tahun 2022 lalu sebesar 6,31 persen. Pada tahun 2024 ini sampai bulan September lalu malah naik menjadi 6,44 persen.
Kata Puji, banyak faktor yang mempengaruhi meningkatnya angka kemiskinan. Ia mencontohkan seperti pemutusan hubungan kerja, kurangnya lapangan kerja bahkan terjadinya inflasi sehingga membuat harga pangan di pasar mengalami lonjakan.
“Kita tidak bisa melihat hanya penilaian yang sempit, tapi kita harus lihat secara luas konteks kemiskinan itu,” katanya.
Untuk itu, Puji mendorong digalakkannya perekonomian di Kaltim dengan membangun dan membuka lapangan pekerjaan. Menurutnya, hilirisasi ekonomi dianggap perlu dilakukan mengingat potensi sumber daya alam di Kaltim sangat berlimpah.
Dalam metode, pembangunan hilirasisi perlu disesuaikan di setiap Kabupaten dan Kota, hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan.
“Mulai dari sektor perikanan, pertanian ataupun peternakan. Kita punya semua, tinggal menyesuaikan saja oleh karena itu kita minta kepada Pemprov untuk membangun hilirisasi industri,” katanya.
Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, juga harus masif dibangun untuk mempermudah akses di setiap daerah, sebab menurutnya infrastruktur yang baik akan mempengaruhi perputaran perekonomian.
“Diyakinkan apabila ada komitmen seluruh pihak untuk mengentaskan kemiskinan, masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cepat,” pungkasnya. (Hk/M. Jay/Adv/DPRD Kaltim)
