Mediaborneo.net, Samarinda – Kota Samarinda kini memiliki Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) ke-24, sekaligus menjadi yang pertama hadir di Kalimantan Timur. Sekolah berbasis asrama dengan sistem pendidikan gratis ini resmi dimulai melalui kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) pada Jum’at kemarin (15/8/2025). Kehadirannya diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang hadir dalam pembukaan MPLS, menyampaikan apresiasi terhadap program ini. Ia menilai keberadaan sekolah rakyat sangat penting karena membantu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat.
“MPLS yang saya hadiri ini terasa istimewa, karena baru pertama kali ada sekolah rakyat di Kota Samarinda, tepatnya sebagai sekolah rakyat terintegrasi ke-24 di Indonesia. Sedangkan di Kalimantan Timur, ini merupakan yang pertama,” ucapnya.
Puji menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah pusat terhadap kota Samarinda, yang kini menyiapkan fasilitas untuk 100 siswa di SMP 50 dan SMA 50. Staf pengajar dan kepala sekolah juga sudah dipilih berdasarkan kompetensi melalui proses seleksi yang ketat.
“Kota Samarinda sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Untuk tahap awal disiapkan 100 anak, masing-masing 50 siswa SMA dan 50 siswa SMP. Semua kebutuhan bisa terpenuhi dengan dukungan guru serta kepala sekolah yang kompetensinya tidak diragukan karena melalui tes khusus,” jelasnya.
Menariknya, dalam dialog dengan orang tua siswa, Sri Puji menemukan ada anak-anak yang sempat tidak bersekolah setahun karena gagal masuk SMP negeri. Kini mereka mendapat kesempatan belajar di Sekolah Rakyat. Namun, keluarga peserta bukan tergolong sangat miskin, melainkan keluarga yang terbatas akses dan kemampuan membiayai pendidikan anaknya.
Ia pun menekankan perlunya sosialiasi yang lebih masif agar program ini tidak terhalang oleh informasi terbatas, sehingga sekolah negeri yang masih kekurangan murid tidak menjadi alasan anak putus sekolah.
“Ini sebenarnya kendala kita. Beberapa orang tua tidak mendapatkan akses layanan pendidikan yang maksimal karena berbagai sebab, mungkin karena keterbatasan ekonomi atau kurangnya informasi. Padahal ada sekolah-sekolah negeri yang masih kosong, tetapi mereka tidak tahu bahwa sekolah tersebut belum terisi,” katanya.
Harapan orang tua terhadap sekolah ini cukup tinggi karena seluruh kebutuhan siswa, mulai dari pendidikan hingga makan tiga kali sehari dan dua kali snack, ditanggung pemerintah pusat. Kekhawatiran kecil terkait fasilitas keagamaan juga muncul, namun pihak sekolah memastikan adanya waktu luang setelah pukul tiga sore yang dimanfaatkan untuk pengajian dan pembinaan karakter siswa.
“Setelah jam tiga sore, anak-anak memiliki waktu senggang yang bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan karakter, termasuk pengajian dan aktivitas positif lainnya,” tandasnya. (Mela/Adv/DPRD Samarinda)
