Mediaborneo.net, Samarinda – Dalam upaya memperkuat transformasi struktural ekonomi Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bersama Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Seminar Series Ketiga Kajian Kebijakan Publik (KKP) 6.0 bertajuk “Strategi Mendorong Sektor Perumahan, Hilirisasi Pangan, dan Perekonomian Daerah, melalui Pembiayaan”, Kamis (19/6/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda, dan menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara akademisi, pelaku kebijakan, serta sektor keuangan dalam mendorong pembangunan inklusif di daerah.
Dalam sambutannya, Ketua ISEI Samarinda, Aji Sofyan Effendi, menekankan bahwa perumahan layak dan ketersediaan pangan adalah dua elemen mendasar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, akses terhadap dua sektor strategis ini masih menjadi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan yang terarah dan inklusif.
“Persoalannya ada pada pembiayaan. Banyak warga belum punya rumah layak, dan masalah pangan masih menghantui. Padahal, dua hal ini berkontribusi besar bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Sofyan.
Apalagi, Kalimantan Timur kini memikul tanggung jawab baru sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN). Lonjakan populasi akibat migrasi ke kawasan ini dipastikan akan meningkatkan kebutuhan infrastruktur perumahan dan sistem pangan berkelanjutan.
Wakil Rektor II Universitas Mulawarman, Sukartiningsih, memaparkan bahwa seminar ini menjadi wahana penting untuk membangun pemahaman baru di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan daerah.
Menurutnya, hilirisasi pangan dan sektor perumahan bukan hanya program jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang berbasis nilai tambah.
“Hilirisasi itu soal bagaimana meningkatkan nilai tambah. Ini adalah syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Apresiasi juga diberikan kepada Bank Indonesia yang terus menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan kebijakan publik berbasis riset dan data.
Sesi panel diisi oleh narasumber kompeten, antara lain Dhaha Praviandi Kuantan, Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Prof. Bustanul Arifin, Professorial Fellow Sekolah Bisnis IPB, Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara.
Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto
Dalam keynote speech-nya, Solikin M. Juhro, Asisten Gubernur BI dan Sekretaris Umum ISEI Indonesia, menyebutkan bahwa Seminar Series KKP 6.0 adalah bagian integral dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam buku KKP tahunan ISEI.
“ISEI berkomitmen mendukung transformasi pembangunan Indonesia menuju negara maju. Visi kami adalah memberikan referensi kuat bagi pembangunan ekonomi nasional,” terang Solikin.
Dalam diskusinya, Dhaha Praviandi Kuantan menyampaikan bahwa hilirisasi pangan dan perumahan memerlukan dukungan sistem pembiayaan yang lebih agresif dan inovatif. Ia menyebut, perbankan masih menghadapi tantangan dalam menyalurkan pembiayaan ke dua sektor ini, karena dinilai memiliki risiko tinggi dan belum punya insentif yang kuat.
“BI memberikan insentif bagi bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor hilirisasi pangan dan perumahan. Harapannya, perbankan tidak ragu menyalurkan dana karena potensi dampaknya sangat besar terhadap perekonomian,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sektor perumahan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas karena melibatkan lebih dari 100 subsektor, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, jasa arsitektur hingga ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penguatan sektor ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.
Menurut Dhaha, rasio pembiayaan perbankan untuk sektor perumahan di Indonesia baru mencapai 5,4% dari PDB, jauh tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini menjadi peluang besar yang harus dimaksimalkan. Ia menyoroti pentingnya memperluas akses KPR bukan hanya untuk segmen kelas atas, tetapi juga kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ke depan, kebutuhan hunian akan terus meningkat. Mekanisme pembiayaan pun harus berubah. Perbankan tidak bisa hanya mengandalkan subsidi, tapi perlu inovasi skema pembiayaan, terutama untuk pekerja informal yang jumlahnya besar,” katanya.
Sementara itu, sektor pangan juga menjadi fokus utama. Hilirisasi pangan tak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi, tapi juga meningkatkan ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menambah nilai ekspor. Pembiayaan menjadi kunci agar industri pengolahan hasil pertanian bisa berkembang hingga ke daerah.
“Masalahnya bukan hanya produksi, tapi juga bagaimana hasil pertanian bisa diolah, dikemas, dan dijual dengan nilai tambah tinggi. Ini perlu dukungan pembiayaan yang jelas dan terarah,” kata Prof. Bustanul. (Koko/M Jay)
