Mediaborneo.net, Samarinda – Bagi sopir truk, waktu bukan sekadar hitungan jam. Terlambat berangkat berarti jadwal pengiriman ikut bergeser. Karena itu, penerapan sistem antrean BBM bersubsidi di Kota Samarinda diminta tidak membuat para pengemudi kehilangan waktu produktif untuk bekerja.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menilai penertiban distribusi solar subsidi memang diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi para sopir yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas angkutan.
“Jangan hanya melihat dari sisi bagaimana antrean itu tertib. Kita juga harus melihat teman-teman sopir yang punya jadwal kerja dan target pengiriman,” kata Aris belum lama ini.
Dia mengatakan, waktu yang terlalu lama dihabiskan untuk mendapatkan BBM dapat memberikan efek berantai. Setelah menunggu di SPBU, sopir masih harus menyelesaikan perjalanan dan mengejar jadwal yang sudah ditentukan.
“Kalau dari pagi sampai malam waktunya habis untuk mengantre, kapan mereka bekerja dan kapan mereka istirahat?” ujarnya.
Menurut Aris, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Dia meminta agar kebijakan tidak hanya efektif dalam mengatur distribusi BBM, tetapi juga realistis ketika diterapkan kepada pekerja angkutan.
“Tujuan penataan BBM subsidi sudah benar. Yang perlu diperbaiki adalah mekanisme supaya tidak merugikan pihak yang memang berhak,” tuturnya.
Aris melihat sistem nomor antrean sebenarnya memiliki peluang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Syaratnya, nomor antrean tidak sekadar menjadi alat untuk mengatur posisi kendaraan, tetapi juga memberikan kepastian waktu pelayanan.
“Kalau sistemnya bagus, sopir tidak perlu menunggu terus di SPBU. Mereka bisa tahu kapan waktunya mendapatkan pelayanan,” katanya.
Kepastian itu dinilai penting karena sopir dapat mengatur aktivitasnya. Mereka bisa menggunakan waktu tunggu untuk beristirahat maupun mempersiapkan perjalanan berikutnya.
“Dengan begitu, waktu istirahat bisa diatur. Sopir tidak harus seharian duduk menunggu antrean,” katanya.
Aris juga mengingatkan dampak antrean kendaraan berat terhadap lingkungan sekitar SPBU. Jika kendaraan mengular ke jalan, kemacetan bisa terjadi dan masyarakat pengguna jalan ikut merasakan dampaknya.
“Antrean kendaraan besar yang sampai ke badan jalan tentu bisa mengganggu lalu lintas,” ucapnya.
Namun, solusi tersebut jangan sampai melahirkan praktik baru yang justru menyulitkan sopir. Pengawasan terhadap nomor antrean dinilai mutlak dilakukan agar tidak terjadi jual beli antrean.
“Jangan sampai nomor antrean malah menjadi komoditas dan diperjualbelikan oleh oknum,” tegas Aris.
Persoalan lain yang menurut Aris perlu mendapat perhatian adalah KIR kendaraan angkutan.
Dia menilai pemeriksaan KIR tetap dibutuhkan sebagai bagian dari upaya memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan berada dalam kondisi layak.
“Kita memahami KIR diperlukan untuk memastikan kendaraan memenuhi standar kelayakan jalan,” katanya.
Akan tetapi, pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai ketentuan tersebut diterima dengan baik oleh para sopir dan pemilik kendaraan.
“Jangan sampai teman-teman di lapangan hanya tahu bahwa KIR itu wajib, tetapi tidak memahami tujuan dan manfaatnya,” ujar Aris.
Menurutnya, kewajiban KIR sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah. Data kendaraan yang terkumpul bisa menjadi dasar untuk memperkuat pengawasan terhadap angkutan yang beroperasi di Samarinda.
“Pemerintah bisa lebih mudah menginventarisasi kendaraan mana yang wajib melakukan pengujian dan mana yang harus memenuhi kelayakan jalan,” terangnya.
Karena itu, dia mendorong adanya komunikasi dua arah sebelum pemerintah menyempurnakan kebijakan. Sopir truk, pemilik kendaraan dan pihak terkait dinilai perlu diberi ruang menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Teman-teman sopir harus dilibatkan. Jangan sampai regulasi hanya bagus secara administrasi, tetapi ketika diterapkan justru menimbulkan masalah,” tuturnya.
Aris berharap penataan BBM subsidi pada akhirnya mampu memberikan kepastian bagi semua pihak. Pemerintah dapat menjaga distribusi agar tepat sasaran, sementara sopir tetap bisa bekerja tanpa kehilangan terlalu banyak waktu di SPBU.
“Harapannya sama-sama mendapatkan manfaat. Sopir mudah mendapatkan BBM, pemerintah bisa melakukan pengawasan, dan tata niaga serta tata waktunya juga semakin tertata,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
