MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, banyak persoalan guru honorer di Samarinda yang hingga saat ini tak kunjung rampung. Walaupun, pihaknya terus mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk lebih memberikan perhatian, khususnya peningkatan kesejahteraan.
Diakuinya, gaji yang diterima oleh guru-guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri tingkat SD hingga SLTP di Samarinda, masih jauh lebih rendah dibanding daerah lain.
“Terkait peningkatan kesejahteraan ini, karena gaji mereka sangat kecil dibanding daerah lain. Mereka berharap sesuai UMK, karena formasi penerimaan CPNS tidak ada, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) ada tapi terbatas. Karena awalnya P3K akan dianggarkan di APBN, tapi seiring berjalan waktu diserahkan pada pemerintah daerah,” katanya ditemui usai melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum FK2I Kaltim, di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (2/3/2022).
Diakui Puji, terkait kemampuan pemerintah daerah saat ini juga terbatas. Terlebih di masa pandemi COVID-19 yang masih terjadi, banyak recofusing anggaran dilakukan. Apalagi, APBD Kota Samarinda masih belum cukup menopang, termasuk penerimaan asli daerah (PAD) Samarinda yang masih belum cukup, menyebabkan peningkatan kualitas guru honorer tertunda.
“Masalahnya, kemampuan pemerintah daerah ini untuk pendidikan 20 persen ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Sehingga untuk pendidikan otomatis akan berkurang, karena kebutuhan untuk pendidikan kita sangat banyak, selain SDM kita juga perlu Sapras. Karena APBD kita 85 persen masih bergantung pada pusat dan provinsi dan PAD kita belum cukup, karena selama ini hampir 50 persen hanya untuk membayar gaji. Sehingga jika PAD bisa ditingkatkan, maka kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru,” jelasnya.
Dia melanjutkan, upaya Komisi IV DPRD Kota Samarinda untuk mendorong pemerintah meningkatkan kualitas guru honorer juga telah dilakukan sejak kepemimpinan Wali Kota Samarinda terdahulu. Tapi, lagi-lagi, lampu hijau belum diberikan oleh Pemkot Samarinda.
“Kita sudah mohon setiap Paripurna untuk kesejahteraan guru, harapan supaya ditingkatkan. Saat pak Jaang, kita sempat mengajukan formulasi peningkatan intensif Rp 700 ribu ditingkatkan jadi Rp 1,2 juta untuk 2,4 ribu guru honorer sekolah negeri. Tapi nyatanya juga tidak terlaksana, karena pandemi COVID-19,” kata dia lagi.
“2 tahun ini kita juga masih pandemi, sehingga recofusing anggaran yang harusnya untuk peningkatan SDM ini juga mereka (guru honorer, red) berhak. Tapi regulasi pusat tadi, syaratnya banyak, otomatis kebutuhan guru yang hampir 1.500 guru honorer hanya bisa diselesaikan oleh guru honorer yang ada. Kalau mereka tidak ada, kita bisa kolaps,” lanjut Puji.
Kepada Pemkot Samarinda, dia berharap, ada kebijakan yang diberikan kepada guru-guru honorer yang ada di Samarinda.
“Harapan kami, minta dipertimbangkan kebijakannya untuk guru-guru ini,” harapnya. (Advetorial)
Penulis : Koko
Editor : M Jay
