MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.
Dari 188 puskesmas di Kaltim, tercatat 48 puskesmas masih belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan esensial yang diperlukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Rochmad Koesbiantoro, mengakui, kondisi ini disebabkan oleh berbagai kendala, termasuk tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur.
“Jika sembilan jenis tenaga kesehatan ini tidak ada, berarti puskesmas tersebut dianggap belum memenuhi standar ideal,” katanya, Selasa (12/11/2024).
Lebih rinci dia menyebut, tenaga kesehatan yang dibutuhkan mencakup dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, farmasi, dan analis laboratorium. Kekurangan ini terutama terjadi di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK), yang sulit dijangkau karena kondisi geografis.
“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menambah tenaga kesehatan, baik melalui rekrutmen baru maupun penugasan khusus. Namun memang masih banyak kendala yang dihadapi, terutama di wilayah DTPK,” ujarnya.
Selain permasalahan di tingkat puskesmas, kata dia, enam dari 16 rumah sakit pemerintah di Kaltim juga masih kekurangan tujuh dokter spesialis utama, seperti spesialis penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Untuk mengatasi hal ini, Dinkes Kaltim telah menggulirkan sejumlah program, termasuk beasiswa dan kerja sama dengan perguruan tinggi.
“Kami terus berupaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit, baik melalui program beasiswa maupun kerja sama dengan perguruan tinggi,” ujarnya.
Selain penambahan tenaga medis, pemerintah daerah juga memprioritaskan penguatan layanan preventif. Salah satu program unggulannya adalah deteksi dini kanker serviks melalui metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA).
“IVA merupakan metode sederhana dan murah untuk mendeteksi dini kanker serviks. Semakin banyak perempuan yang melakukan pemeriksaan IVA, semakin besar peluang untuk mencegah dan menangani kanker serviks secara dini,” terang Rochmad.
Dia mengingatkan, pentingnya vaksinasi Human PapillomaVirus (HPV) untuk mencegah kanker serviks. Meski saat ini vaksinasi HPV baru menyasar anak usia 9-14 tahun, pemerintah berharap program tersebut dapat diperluas ke semua perempuan di masa depan.
Dalam mendukung akses layanan kesehatan, Dinkes Kaltim telah menganggarkan sekitar Rp70 miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu. Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung baru dan pengadaan alat kesehatan juga menjadi fokus utama.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan, baik melalui penambahan tenaga medis, pembangunan fasilitas, maupun penguatan program prioritas. Semua ini dilakukan untuk memastikan masyarakat Kaltim mendapatkan layanan kesehatan yang optimal,” pungkasnya. (Adv/Rn/M Jay)
