MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kolaborasi perkebunan Kaltim untuk transformasi ekonomi berkelanjutan
kalangan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat Kalimantan Timur terus memperkuat kolaborasi demi mempercepat transformasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan menuju Visi Kaltim 2030.
Sebagai landasan hukum, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan telah menjadi pedoman utama. Perda ini menjamin pembangunan perkebunan tetap sejalan dengan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, menjelaskan, tantangan subsektor perkebunan semakin kompleks di tingkat regional, nasional, hingga global.
“Pendekatan multi-sektor dan multi-pihak sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut,” kata Asmirilda dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) 2024 di Hotel Mercure, Samarinda, Selasa (3/12/2024).
Rakor ini fokus pada percepatan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Pangan TPH, BPS Kaltim, serta Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Peserta yang hadir berasal dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat pekebun.
Strategi lintas sektor yang dihasilkan diharapkan dapat memperkuat subsektor perkebunan, bagian dari sektor pertanian dalam arti luas, termasuk hortikultura, peternakan, hingga kehutanan. Sektor ini menjadi ujung tombak transformasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan di Kalimantan Timur.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk memastikan pembangunan perkebunan berdampak positif tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan,” tandas Asmirilda.
Dengan forum ini, diharapkan terwujud langkah konkret demi mempercepat transformasi ekonomi menuju 2030. Selain itu, hasil dari rakor diharapkan menjadi rumusan strategi pembangunan perkebunan yang mencakup pengelolaan dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan. (Adv/Diskominfo Kaltim)
