Mediaborneo.net, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengangkat persoalan mendesak yang selama bertahun-tahun membebani masyarakat Samarinda, banjir.
Dalam forum Focus Group Discussion (FGD) tentang Sub-DAS Karang Mumus yang digelar, ia menegaskan bahwa Kota Samarinda butuh lompatan kebijakan dan solusi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
“Kita tidak bisa berharap Karang Mumus menanggung semuanya. Beban aliran sudah terlalu berat, dan kondisi Benanga yang semakin dangkal memperparah keadaan,” katanya.
FGD ini bukan hanya ajang diskusi, tapi menjadi titik awal lahirnya Master Plan Penanggulangan Banjir untuk wilayah Sub-DAS Karang Mumus dan lebih luas lagi Daerah Aliran Sungai (DAS) Mahakam. Dari Mahakam Ulu hingga ke Samarinda, ia ingin ada pendekatan terpadu yang terstruktur.
Seno Aji menyampaikan gagasan revolusioner, membuat aliran air baru di luar jalur Karang Mumus. Bukan sekadar kanal tambahan, tapi jalur yang strategis dan terintegrasi agar air hujan dan luapan sungai tidak lagi bermuara ke jantung kota.
“Kita butuh jalur alternatif. Tidak semua air harus masuk ke kota. Kita harus menyudutkan arusnya ke muara melalui jalur lain yang bisa kita rancang bersama,” ujarnya.
Inisiatif ini, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua instansi. Perlu kerja sama erat antara Pemprov Kaltim, BWS, kementerian teknis, dan seluruh elemen masyarakat.
Namun, seperti banyak persoalan di negeri ini, niat baik dan rencana matang sering kali berbenturan dengan keterbatasan anggaran. Saat ini, anggaran yang tersedia untuk pengerukan Sungai Benanga hanya sekitar Rp10 miliar per tahun. Padahal, idealnya dibutuhkan Rp70-80 miliar per tahun selama tiga tahun untuk mengembalikan fungsinya secara maksimal.
“Kita sedang cari solusi. Saya akan bertemu BWS minggu depan, juga berdiskusi dengan kementerian terkait. Kalau perlu, kita ubah arah belanja agar lebih fokus pada hal-hal yang menyangkut keselamatan warga,” tegas Seno Aji.
Ia menambahkan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah bisa diarahkan untuk keperluan mendesak seperti ini, dan sudah mendapat sinyal positif dari Kementerian Dalam Negeri. (Oen/ADV/Diskominfo Kaltim)
