Mediaborneo.net, Samarinda – Kekhawatiran mendalam disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, terkait maraknya potensi pengambilalihan pulau-pulau kecil yang berada di wilayah Kabupaten Berau.
Makmur mengungkapkan bahwa sikap acuh dari pemerintah daerah membuka ruang besar bagi tergerusnya kedaulatan negara atas wilayah pesisir.
Pulau Kakaban menjadi sorotan utama. Menurut Makmur, jaraknya yang sangat dekat dengan Pulau Maratua hanya sekitar 10 menit perjalanan laut menjadikannya sangat strategis. Namun sayangnya, posisi penting tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan maksimal dari pemangku kebijakan setempat.
“Saya sudah khawatir sejak lama. Ada kecenderungan kepala daerah kita hanya berpikir jangka pendek. Kalau lautnya dikelola, silakan. Tapi kalau pulau-pulau dikuasai pihak luar, itu membahayakan. Pemerintah daerah tidak boleh acuh begitu saja,” ucap Makmur, Senin (23/6/2025).
Ia bahkan menuding adanya pembiaran sistematis terhadap pulau-pulau konservasi. Sangalaki, misalnya, selama ini dikenal sebagai tempat konservasi penyu. Namun, keberadaan dan penjagaan kawasan tersebut masih banyak bolongnya. Pemerintah kabupaten dinilai belum maksimal, dan pemerintah pusat pun belum menunjukkan keterlibatan optimal.
“Penyu penting, tapi jangan cuma urus penyu. Pulau tempat dia bertelur juga penting. Jangan cuma lihat lautnya saja, daratannya pun tak kalah penting. Itu wilayah kita, bagian dari kedaulatan kita,” katanya.
Makmur juga menyentil pemerintah daerah yang terkesan cuek terhadap masalah ini. Ia menyebut, jika aparat daerah hanya memikirkan kenyamanan administratif dan membiarkan wilayah pesisir terlepas sedikit demi sedikit, maka tidak menutup kemungkinan kejadian lepasnya wilayah seperti yang terjadi di masa lalu akan terulang.
“Pulau itu bukan hanya moral, tapi tanggung jawab hukum dan politik. Saya coba masuk ke beberapa kawasan, kesannya dibiarkan. Seolah bukan milik kita lagi. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Dengan kekayaan ekosistem, potensi wisata, dan posisi geografis yang strategis, pulau-pulau di Berau seperti Maratua, Kakaban, dan Sangalaki sebenarnya merupakan aset nasional. Namun tanpa perlindungan maksimal, semuanya bisa jatuh ke tangan yang salah.
Makmur menegaskan pentingnya segera menyusun strategi perlindungan wilayah pesisir dan kepulauan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, hingga masyarakat lokal.
“Kalau kita terlambat, pulau-pulau itu bisa hilang. Jangan tunggu masalah baru bertindak. Bertindaklah sebelum kita kehilangannya,” tegasnya. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
