Mediaborneo.net, Kukar – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa penempatan pedagang di Pasar Tangga Arung dilakukan secara transparan dan tidak membuka peluang praktik jual-beli lapak.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, sebagai respon atas isu yang sempat beredar di masyarakat.
Fathullah menyebutkan, seluruh calon pedagang yang akan menempati lapak telah terdaftar melalui sistem pendataan resmi. Proses verifikasi dilakukan sejak tahap awal pembangunan pasar dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kukar, tim gabungan, serta kepolisian.
“Jumlah pedagang yang tercatat dalam sistem mencapai 703 orang, dan seluruhnya telah diverifikasi. Dengan mekanisme ini, tidak ada celah untuk praktik jual-beli atau penggandaan data,” katanya, Rabu (3/9/2025).
Ia mengatakan, penggunaan sistem berbasis aplikasi dirancang untuk memastikan keadilan sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Isu adanya transaksi jual-beli lapak yang muncul di tengah masyarakat pun disebutnya sebagai kabar tidak berdasar.
“Kalau masih ada yang meragukan, kami persilakan untuk datang langsung ke kantor Disperindag dan melihat datanya secara langsung,” ujarnya.
Fathullah juga menekankan bahwa Pasar Tangga Arung memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Tenggarong. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Selain memastikan proses penataan pedagang berjalan tertib, Disperindag Kukar juga menyiapkan pembagian lapak sesuai kategori usaha. Hal ini dilakukan agar pasar lebih nyaman, rapi, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Tidak hanya berfungsi sebagai lokasi perdagangan, Pasar Tangga Arung juga akan dikembangkan sebagai ruang publik modern yang menggabungkan fasilitas sosial, area terbuka hijau, dan sarana umum lainnya. Dengan konsep tersebut, pasar ini diharapkan menjadi ikon baru kota Tenggarong.
“Seluruh proses kami lakukan secara terbuka dan terukur. Pedagang sudah terdata, lapak sudah disiapkan, dan masyarakat tidak perlu khawatir soal transparansinya,” pungkas Fathullah. (ADV/Kominfo Kukar)
