Mediaborneo.net, Samarinda – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru), penguatan sinergi kebijakan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal tersebut mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD Provinsi Kaltim yang digelar di Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (18/12/2025).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan bahwa periode HBKN Nataru merupakan fase krusial yang membutuhkan respons kebijakan yang cepat, terukur, dan berbasis data.
“Setiap tahun, HBKN selalu diikuti peningkatan permintaan masyarakat. Tanpa koordinasi yang kuat, tekanan inflasi berpotensi meningkat. Karena itu, TPID harus semakin responsif dan adaptif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, BI Kaltim secara resmi meluncurkan aplikasi Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama (Mandau) Kalimantan Timur, sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dirancang untuk memantau pergerakan harga, pasokan, dan distribusi komoditas strategis secara real-time.
Budi Widihartanto menjelaskan bahwa Mandau Kaltim tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga early warning system dalam pengendalian inflasi daerah.
“Mandau Kaltim memungkinkan kita mendeteksi potensi gejolak harga lebih dini. Jadi kebijakan yang diambil tidak lagi bersifat reaktif, tetapi preventif dan berbasis data,” tegasnya.
Menurutnya, pemanfaatan AI dalam pengendalian inflasi merupakan langkah maju dalam tata kelola ekonomi daerah, terutama di tengah kompleksitas rantai pasok dan dinamika cuaca yang semakin menantang.
“Dengan kolaborasi lintas instansi, mulai dari OPD teknis, BPS, BMKG, BULOG hingga pemerintah kabupaten/kota, Mandau Kaltim menjadi platform bersama untuk satu data dan satu kebijakan,” terang Budi Widihartanto.
Dia memaparkan, penguatan TPID Kaltim diarahkan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang utama inflasi, khususnya menjelang HBKN Nataru. Komoditas tersebut meliputi beras, minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, tomat, serta angkutan udara.
“Komoditas ini memiliki bobot besar dalam inflasi Kaltim. Karena itu, pengendaliannya harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga distribusi,” bebernya.
Ia menekankan pentingnya menjaga kelancaran distribusi antarwilayah serta memastikan kecukupan pasokan, terutama di daerah dengan ketergantungan pasokan dari luar wilayah.
“Stabilisasi harga tidak cukup hanya dengan operasi pasar. Yang lebih penting adalah memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan lancar,” ujar Budi Widihartanto.
Selain pengendalian inflasi, BI Kaltim juga mendorong penguatan TP2DD sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi daerah. Budi Widihartanto menyampaikan bahwa digitalisasi keuangan daerah menjadi fondasi untuk meningkatkan efisiensi fiskal dan kualitas belanja pemerintah.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Dengan sistem yang transparan dan efisien, belanja APBD dapat lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan TP2DD diarahkan pada peningkatan efektivitas kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta percepatan realisasi APBD.
“Kami ingin digitalisasi ini mendorong kemandirian fiskal daerah, tanpa menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Prestasi TPID–TP2DD Jadi Modal Penguatan 2025–2027
Budi Widihartanto juga mengapresiasi capaian TPID dan TP2DD Kaltim yang berhasil meraih berbagai penghargaan nasional dan regional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
“Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pemacu semangat. Tantangan inflasi dan digitalisasi ke depan justru semakin kompleks,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut HLM, BI Kaltim memastikan seluruh pemerintah kabupaten/kota berkomitmen menjalankan roadmap pengendalian inflasi 2025–2027 serta menyelesaikan penyusunan Roadmap TP2DD.
“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis stabilitas harga dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tetap berkelanjutan,” pungkas Budi Widihartanto. (Oen/M Jay)
