Mediaborneo.net, Samarinda – Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur (BI Kaltim) memproyeksikan inflasi Kalimantan Timur pada 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran nasional.
Optimisme tersebut didukung oleh penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta berbagai kebijakan strategis dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global.
Kepala Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, mengatakan bahwa meskipun tantangan inflasi masih cukup besar, khususnya dari kelompok pangan dan ketidakpastian global, namun langkah antisipatif telah disiapkan secara komprehensif.
“Secara umum, inflasi Kalimantan Timur pada 2026 kami perkirakan tetap berada dalam rentang sasaran. Sinergi pengendalian inflasi terus diperkuat, baik dari sisi pasokan, permintaan, maupun ekspektasi masyarakat,” ujar Budi Widihartanto, pada Temu Media, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, dari sisi inflasi inti atau core inflation, kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang tetap akomodatif menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, berbagai insentif pemerintah seperti perpanjangan PPh Final UMKM sebesar 0,5 persen serta diskon iuran JKK-JKM dinilai mampu menahan kenaikan harga di tingkat produsen.
“Kebijakan ini membantu pelaku usaha menjaga struktur biaya agar tidak langsung dibebankan ke konsumen,” terangnya.
Meski demikian, tekanan eksternal masih menjadi perhatian utama. Budi menyebut, arah kebijakan moneter Amerika Serikat yang cenderung ketat di era pemerintahan Donald Trump berpotensi mendorong penguatan dolar AS dan melemahkan nilai tukar rupiah.
“Jika nilai tukar tertekan, tentu akan berdampak pada biaya impor, terutama bahan baku dan energi. Ini yang terus kami antisipasi bersama pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, tren kenaikan harga emas dunia di tengah ketidakpastian global juga berpotensi menambah tekanan inflasi dari sisi permintaan.
Dari kelompok volatile food, BI Kaltim menilai prospeknya relatif terjaga. Penyelesaian program cetak sawah seluas 1.890 hektare pada 2026, peningkatan produktivitas melalui digital farming, serta percepatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
“Produksi pangan terus kita dorong, termasuk melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan. Ini penting untuk menjaga pasokan dan menekan gejolak harga,” ujar Budi Widihartanto.
Pemerintah juga melanjutkan kebijakan penahanan impor beras yang didukung program optimalisasi lahan dan cetak sawah periode 2025–2027.
Berdasarkan proyeksi BMKG, fenomena ENSO diperkirakan berada dalam kondisi netral hingga awal 2026, meskipun musim hujan diprediksi datang lebih awal di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, tekanan permintaan diperkirakan meningkat seiring perluasan program makan bergizi gratis serta bertambahnya aktivitas ekonomi akibat perpindahan tenaga kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa neraca pangan Kalimantan Timur masih dalam kondisi defisit.
Sementara dari sisi administered price, pemerintah terus mendorong peningkatan konektivitas antarwilayah melalui penambahan rute transportasi serta penguatan logistik. Transisi penggunaan bahan bakar B50 juga dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
“Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri,” kata Budi Widihartanto.
Meski demikian, risiko tetap ada seiring potensi kenaikan harga minyak dunia yang diperkirakan berada di kisaran USD 85–90 per barel akibat ketegangan geopolitik dan kebijakan produksi OPEC. Di tengah kondisi tersebut, rencana pemberlakuan satu harga nasional LPG 3 kilogram dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
Dengan berbagai upaya tersebut, BI Kaltim optimistis inflasi Kalimantan Timur pada 2026 tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Kuncinya adalah sinergi. Selama koordinasi antara BI, TPID, dan pemerintah daerah berjalan kuat, kami yakin stabilitas harga di Kaltim bisa terus terjaga,” tutup Budi Widihartanto.
