Mediaborneo.net, Samarinda – Polemik bantuan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di Kabupaten Kutai Barat. DPRD setempat mempertanyakan kejelasan skema pembiayaan yang selama ini ditanggung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kekhawatiran itu dibawa dalam audiensi dengan Dinas Kesehatan Kaltim, Kamis (30/4/2026).
Fokus utama pembahasan adalah kepastian jaminan kesehatan bagi warga, terutama kelompok non-penerima upah dan bukan pekerja.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, merespons langsung isu tersebut dengan membuka data terbaru. Ia memastikan ribuan warga Kutai Barat masih dibiayai oleh pemerintah provinsi.
“Sampai saat ini ada 2.592 peserta dari Kutai Barat yang iurannya ditanggung Pemprov. Ini bukti bahwa program masih berjalan,” kata Jaya.
Menurutnya, pemerintah provinsi tetap menjaga komitmen dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meski dihadapkan pada dinamika regulasi dan anggaran.
“Prinsipnya, kami tidak ingin masyarakat kehilangan akses layanan kesehatan. Itu yang menjadi prioritas,” tegasnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa skema pembiayaan tidak bersifat statis dan bisa berubah mengikuti kebijakan yang berlaku.
“Semua kebijakan harus adaptif. Kami harus melihat aturan pusat dan kemampuan fiskal daerah. Jadi memang perlu penyesuaian dari waktu ke waktu,” katanya.
Jaya juga menyoroti masih adanya kendala teknis di lapangan, seperti peserta yang tidak aktif.
“Ini yang sering jadi persoalan. Banyak warga sebenarnya terdaftar, tapi statusnya tidak aktif. Melalui program Gratispol Kesehatan, kami mencoba mengaktifkan kembali agar mereka bisa langsung dilayani,” ujarnya.
Dari pihak DPRD Kutai Barat, kekhawatiran muncul karena laporan masyarakat yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Kami menerima banyak aduan. Ada warga yang datang ke fasilitas kesehatan tapi tidak bisa dilayani karena status kepesertaan bermasalah,” ujar salah satu anggota DPRD.
Ia meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal.
“Data itu penting, tapi yang lebih penting adalah kondisi riil di masyarakat. Jangan sampai ada warga yang seharusnya dijamin tapi justru tidak bisa berobat,” katanya.
Menanggapi hal itu, Jaya mengakui perlunya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami tidak menutup mata. Justru dengan adanya masukan ini, kami bisa melakukan perbaikan. Sinergi sangat diperlukan agar tidak ada celah pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi terbuka untuk melakukan evaluasi bersama demi memastikan program bantuan BPJS benar-benar tepat sasaran.
“Kalau ada data yang tidak sinkron, mari kita perbaiki bersama. Yang penting masyarakat tetap terlindungi,” pungkasnya. (Oen/M Jay)
