MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Isu BBM oplosan kembali mencuat di tengah masyarakat Kalimantan Timur. Bukan hanya sekadar rumor, banyak warga mengeluhkan kerusakan kendaraan mereka usai mengisi bahan bakar di SPBU. Hal ini memicu keprihatinan mendalam dari Anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz.
“Sebelum Lebaran kemarin, banyak warga mengadu. Motor rusak, uang THR habis untuk servis. Ini nyata, ini terjadi di lapangan. Jangan sampai kita hanya diam dan membiarkan masyarakat menanggung semuanya sendiri,” ujar Giaz.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar soal kualitas BBM, tetapi soal tanggung jawab dan kehadiran negara untuk rakyat. Ia pun menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina pada Rabu besok untuk menindaklanjuti masalah ini.
Abdul Giaz menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi menyalahkan siapa pun, tetapi mendesak agar semua pihak duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kalau kita sibuk cari siapa yang salah, tidak akan ada ujungnya. Tapi kenyataannya, warga dirugikan. Kendaraan rusak, aktivitas terganggu, uang habis. Harus ada langkah nyata,” tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Giaz adalah penyediaan bengkel gratis oleh Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kaltim di beberapa titik SPBU.
“Minimal tiga titik. Ujung utara, selatan, dan tengah. Masyarakat yang kendaraannya rusak cukup tunjukkan struk pembelian BBM. Biar bisa langsung diperbaiki tanpa keluar biaya lagi,” usul Giaz.
Ia juga menyoroti bahwa layanan pengaduan Pertamina saat ini bersifat berbayar, sesuatu yang menurutnya sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Menariknya, laporan kerusakan akibat BBM bermasalah juga muncul dari daerah lain seperti Sulawesi, yang menandakan bahwa fenomena ini bukan hanya milik Kaltim.
“Saya tes sendiri. Beberapa merek motor saya isi BBM yang sama. Hasilnya mogok semua. Ini bukan sekadar isu lokal, tapi berpotensi jadi masalah nasional jika tidak segera diatasi,” kata Giaz.
Namun di tengah semua keresahan itu, Abdul Giaz tetap menyampaikan bahwa Pertamina sebagai BUMN harus didukung. Ia percaya bahwa di dalam tubuh Pertamina pun ada niat baik untuk menjaga mutu dan pelayanan.
“Saya yakin Pertamina juga tidak mau hal ini terjadi. Tapi tetap, tanggung jawab harus diambil. Ini bukan hanya soal nama baik, tapi soal kepercayaan rakyat,” tandasnya. (Oen/M Jay)
