MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA– Persoalan hak upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap I kembali mencuat. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas dan menyelesaikan permasalahan ini tanpa penundaan lebih lanjut.
“Kita berharap ini menjadi pertemuan terakhir dalam membahas masalah ini. Setelah ini, kami meminta pemerintah langsung menyelesaikannya dengan berbagai cara yang bisa mereka tempuh,” ujar belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lepas tangan karena pekerja yang terdampak adalah warga yang hak-haknya harus dipenuhi. Jika permasalahan ini disebabkan oleh kontraktor, maka pemerintah harus melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan terkait.
“Tolong pemerintah turun tangan, selesaikan ini. Pekerja ini warga kita juga, dan bagaimanapun, ini jadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
Abdul Rohim juga menekankan, jika kontraktor terbukti bermasalah, pemerintah harus segera mengambil langkah tegas, termasuk pemutusan kerja sama hingga blacklist terhadap perusahaan tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di proyek-proyek lain.
Permasalahan pembayaran upah ini dinilai sudah berlarut-larut tanpa kejelasan. Oleh karena itu, DPRD Samarinda mendesak agar pemerintah bertindak cepat dan menyelesaikan permasalahan ini secara menyeluruh.
“Jadi, maksud kami ini sebenarnya, gak ada alasan ini tidak selesai. Pemerintah yang ambil tanggung jawab. Kalau penyebabnya adalah kontraktor, pemerintah harus melakukan segala proses yang diperlukan untuk menindak mereka,” tandas Abdul Rohim.
