Mediaborneo.net, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menyampaikan keprihatinannya terhadap sisa anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas yang mencapai Rp3,5 miliar.
Temuan ini dinilai sebagai indikasi belum optimalnya pelaksanaan program pendidikan unggulan Pemprov Kaltim, yang seharusnya membantu mahasiswa berprestasi dan kurang mampu.
Agus menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyaluran beasiswa, termasuk menyoroti lemahnya pengawasan yang mengakibatkan munculnya ketidaktepatan sasaran.
“Ketika ada ketidaksesuaian, itu menjadi tanggung jawab inspektorat untuk segera bertindak. Tidak hanya melakukan audit, tapi juga menindaklanjuti dengan pemulihan anggaran dan meminta pengembalian dana yang tidak semestinya diterima oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Jumat (24/5/2025).
Agus menilai, anggaran yang besar untuk sektor pendidikan seharusnya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia pun meminta agar Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada penyaluran anggaran, tapi juga membangun sistem pengawasan berbasis data, agar distribusi beasiswa benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan.
“Beasiswa ini harapannya menjangkau anak-anak daerah terpencil, yang berprestasi tapi secara ekonomi lemah. Kalau ternyata masih salah sasaran, maka kita harus perbaiki mekanismenya. Jangan tunggu sampai publik kehilangan kepercayaan,” tegas Agus Aras.
Ia juga menyebut bahwa keberadaan program baru seperti Gratispol harus dijalankan dengan memperhatikan pengalaman dari program beasiswa sebelumnya. Menurutnya, kelemahan dalam penyaluran beasiswa Kaltim harus dijadikan cermin agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi di program pendidikan lainnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Agus, berkomitmen mengawal sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia mendorong pembentukan tim pengawas independen, pelibatan perguruan tinggi, dan pelaporan berkala dari pemerintah daerah mengenai capaian dan kendala penyaluran bantuan pendidikan.
“Ini investasi jangka panjang. Jika salah kelola, dampaknya bukan hanya pada anggaran, tapi juga pada kualitas sumber daya manusia di Kaltim,” tutupnya. (Koko/ADV/DPRD Kaltim)
