MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait pembongkaran Pasar Subuh yang dilakukan tanpa komunikasi yang baik dengan pihak legislatif dan masyarakat sekitar.
Menanggapi hal ini, DPRD akan segera memanggil seluruh pihak terkait, termasuk pedagang dan warga yang terdampak, guna meminta kejelasan teknis pelaksanaan pembongkaran tersebut.
“Kami akan memanggil semua pihak yang melakukan kegiatan ini, juga para pedagang dan masyarakat yang ada di sini. Kami ingin mempertanyakan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan aturan, atau hanya dilaksanakan begitu saja tanpa komunikasi yang baik,” ujar Ahmad Vanandza.
Ahmad Vanandza menyayangkan sikap Pemerintah Kota Samarinda dan aparat keamanan yang tidak hadir di lokasi saat pembongkaran berlangsung. Ia menilai, tindakan ini mencederai harapan untuk adanya komunikasi dan penyelesaian yang humanis.
“Kami sangat menyayangkan, kenapa kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan tanpa mempedulikan kami. Aparat keamanan seharusnya tidak hanya menjadi pelaksana, karena yang bertanggung jawab adalah Pemerintah Kota. Kenapa Pemkot tidak ada di tempat? Padahal mereka yang seharusnya bertanggung jawab,” tegasnya.
Ahmad Vanandza juga menyampaikan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan Komisi I dan Komisi II, yang memiliki tupoksi dalam bidang hukum dan pasar. Komunikasi via telepon telah dilakukan, dan disepakati bahwa akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada hari Rabu atau Kamis mendatang.
“Kita sudah berkomunikasi dengan Komisi I dan II. Kami rencanakan RDP pada hari Rabu atau Kamis, karena Senin dan Selasa libur. Kita akan undang semua pihak yang ada di sini, termasuk mahasiswa,” imbuhnya. (ADV/DPRD Samarinda)
