MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji mengatakan, alokasi anggaran kesehatan yang diamanatkan sebesar 10 persen harus diimbangi dengan perencanaan yang lebih komprehensif.
Khususnya, masalah yang perlu mendapat perhatian besar di sektor kesehatan adalah, layanan di tingkat desa dengan kehadiran Puskesmas.
Untuk informasi, sektor kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar 10 persen pada APBD Kaltim 2024. Jika sesuai rencana APBD Kaltim 2024 sebesar Rp 20,67 triliun, maka alokasi sektor kesehatan mencapai 2,6 triliun.
Dikatakan Seno Aji, masyarakat sangat membutuhkan layanan Puskesmas sebagai tempat terdekat ketika ada masalah dengan kesehatan.
Selain itu, Seno Aji juga menyoroti masalah BPJS. Pasalnya, masih banyak warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
“Sebenarnya dua masalah itu cukup penting,” katanya.
Untuk itu, Seno Aji mengingatkan pentingnya sosialisasi informasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat Kaltim secara luas.
“Masih banyak masyarakat kita yang kurang paham tentang jaminan kesehatan, karena informasi yang tidak merata. Makanya, perlu sosialisasi yang lebih intens,” katanya.
Dia berharap, pemerintah dan OPD terkait dapat berkolaborasi dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
“Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan,” imbuhnya. (Hk/M.jay/Adv/DPRD Kaltim)
