Mediaborneo.net, Samarinda – Persoalan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Samarinda Samri Shaputra menilai sistem zonasi saat ini justru merugikan anak-anak yang berada dekat dengan sekolah namun gagal diterima karena kuota sudah terpenuhi.
“Nah ini mungkin yang dimaksud tadi, ini memenuhi syarat untuk mendapatkan kebijakan itu. Karena hanya itu yang paling dekat. Tapi kalau kita aturan yang digunakan, sekolah sudah menentukan, jarak sampai 500 meter, kuota sudah terpenuhi. Nah kasian, anak-anak yang di dekat sekolah itu kemudian tidak bisa bersekolah,” ungkap Samri dalam rapat dengar pendapat di DPRD Samarinda belum lama ini.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah lulusan. Ini mengakibatkan persaingan dalam zonasi semakin ketat dan tidak semua anak dapat tertampung, bahkan mereka yang tinggal sangat dekat dengan sekolah.
Samri Shaputra meminta pemerintah kota menambah jumlah sekolah, khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk mengatasi kepadatan dan keterbatasan daya tampung.
“Mudah-mudahan ini jadi perhatian. Dan mungkin sekaligus dalam kesempatan ini, saya meminta di Sampai Desemberan bisa ditambah lagi satu sekolah. Karena semakin tahun ini, semakin banyak anak SD, tapi sekolahnya, SMP-nya hanya satu. SMA juga begitu,” katanya.
Masalah ketimpangan antara jumlah murid dan fasilitas pendidikan, menurut Anggota DPRD Samarinda Samri Shaputra, harus menjadi fokus utama kebijakan Pemkot Samarinda dalam waktu dekat. Ia menekankan bahwa pembangunan sekolah baru adalah solusi jangka panjang yang penting, agar akses pendidikan lebih merata dan adil.
Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa setiap tahun, kebutuhan akan pembangunan sekolah baru tidak bisa ditunda. Samri Saputra menegaskan bahwa investasi pada pendidikan adalah investasi untuk masa depan Samarinda.
“Anaknya banyak-banyak semua nih, sekolahnya nggak nambah-nambah,” tutupnya. (ADV/DPRD Samarinda)
