MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kalimantan Timur yang digelar Senin malam (28/4/2025) berlangsung panas.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, memimpin langsung rapat evaluasi pasca tertabraknya Jembatan Mahakam I Samarinda oleh kapal yang diduga milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera.
Sabaruddin menunjukkan ketegasan atas ketidakhadiran pihak manajemen perusahaan dalam rapat resmi tersebut. Dia mempertanyakan absennya pimpinan perusahaan dan hanya mengutus staf ahli tanpa kejelasan tanggung jawab.
“Mana pimpinannya? Kenapa pimpinannya nggak datang, alasannya nggak dapat tiket lagi? Sudah berulang kali tidak hadir, tidak menghargai lembaga ini,” tegasnya dalam rapat.
Suasana semakin memanas saat ia meminta perwakilan perusahaan meninggalkan ruangan karena dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab dan komitmen terhadap proses penyelesaian masalah.
“Kami minta kepada pejabat kepolisian Kaltim, atas nama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar izin operasional PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera dicabut,” tegas Sabaruddin.
Sabaruddin juga meminta Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk mengevaluasi izin operasional perusahaan tersebut.
Dia menilai PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera tidak layak beroperasi di wilayah Kalimantan Timur jika terus menunjukkan sikap tidak kooperatif.
“Kami mengundang mereka jauh-jauh hari, tapi mereka tak datang dengan alasan tidak konkrit. Padahal ini lembaga resmi yang mengajak duduk bersama mencari solusi. Ini bukan yang pertama kali mereka abai,” katanya.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, meminta tindakan konkret dari aparat.
“Minta tolong tahan semua kapal mereka yang ada di Kaltim,” ujar Sapto.
Komisi II menegaskan akan terus mendorong penyelesaian kasus ini dan mendesak pihak-pihak terkait mengambil langkah tegas demi keselamatan dan kedaulatan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)
