Mediaborneo.net, Samarinda – DPRD Samarinda menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
Kondisi ini dinilai perlu segera direspons pemerintah daerah agar tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas di masyarakat.
Anggota DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa situasi ketenagakerjaan saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia meminta pemerintah kota bergerak cepat dalam menyiapkan perlindungan bagi para pekerja.
“Situasi seperti ini harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan sampai kita terlambat merespons,” ujarnya belum lama ini.
Ia menilai buruh memiliki peran vital dalam menjaga perputaran ekonomi daerah, sehingga stabilitas mereka juga berpengaruh langsung terhadap kondisi masyarakat luas.
“Buruh itu tulang punggung ekonomi. Kalau mereka terganggu, efeknya akan terasa ke banyak sektor,” katanya.
Abdul Rohim juga menekankan pentingnya regulasi daerah yang lebih adaptif untuk mengantisipasi potensi PHK di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Pemerintah kota harus punya aturan yang jelas dan cepat dalam merespons dinamika ketenagakerjaan,” tegasnya.
Selain regulasi, ia menyoroti pentingnya penguatan kesejahteraan buruh, termasuk upah layak, jaminan sosial, hingga akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga pekerja.
“Perlindungan buruh itu menyeluruh. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga kehidupan mereka dan keluarganya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa gejolak ekonomi saat ini saling berkaitan antar sektor, sehingga membutuhkan langkah antisipatif sejak dini dari pemerintah daerah.
“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas dan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
