MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia kembali menjadi sorotan. Kali ini, Damayanti, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, angkat bicara terkait berbagai persoalan yang masih kerap dihadapi jamaah haji asal Indonesia.
Ia menekankan pentingnya pelayanan yang profesional dan berkeadilan, mengingat besarnya pengorbanan masyarakat dalam menunaikan ibadah suci ini.
Menurut Damayanti, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jamaah haji harus menunggu dalam antrean sangat panjang, bahkan puluhan tahun, sebelum bisa diberangkatkan ke tanah suci. Tidak hanya itu, mereka juga diwajibkan membayar biaya tertentu yang tidak sedikit untuk mendapatkan porsi haji.
“Kondisi ini tentu menjadi pertanyaan masyarakat. Mereka sudah menabung sejak lama, namun jika tidak dibarengi dengan fasilitas dan pelayanan yang layak, maka ini sangat disayangkan,” kata Damayanti.
Politisi yang dikenal aktif memperjuangkan isu pelayanan publik ini menilai bahwa pengelolaan haji seharusnya tidak bersifat umum dan menyebar ke banyak instansi.
Dia menyarankan adanya badan khusus dan independen yang fokus menangani seluruh urusan haji, mulai dari pendaftaran hingga pelayanan di Arab Saudi.
“Jika ada badan yang berdiri sendiri, pengelolaan haji bisa lebih fokus dan terawasi. Ini penting agar prosesnya lebih transparan, akuntabel, dan yang paling utama: berpihak pada jamaah,” katanya.
Sebagai Anggota DPRD Kaltim dari Komisi IV, Damayanti menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat terkait haji, terutama dari daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami kesenjangan informasi dan akses.
Damayanti berharap agar pemerintah pusat, melalui Kementerian Agama, bisa membuka ruang dialog lebih luas dan melakukan evaluasi sistemik terhadap tata kelola ibadah haji.
“Tujuan kita sederhana, ibadah haji bisa dijalankan secara maksimal, aman, dan nyaman. Sudah saatnya negara hadir lebih kuat untuk melayani umat,” tutupnya. (ADV/DPRD Kaltim)
