MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah pusat mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda Rusdi.
Dia menilai, wajar ketika buntut dari kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan secara fakta di lapangan, tidak sedikit kalangan masyarakat melakukan penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.
Seperti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa sejak beberapa hari terakhir ini di Samarinda yang menolak tegas kenaikan harga BBM.
Dari dua kali aksi unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan kantor DPRD Kota Samarinda, Rusdi menyebut pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa tersebut. Namun untuk kebijakan, tentu kata dia, adalah kewenangan dari pemerintah pusat.
“Untuk sementara kita menempuh aspirasi mahasiswa, karena itu kebijakan pusat, ” ujarnya saat ditemui Mediaborneo.net.
Dia menyampaikan, penggunaan BBM bersubsidi seharusnya mendapatkan pengawasan dari pihak penegak hukum. Karena banyak terjadi penyalahgunaan BBM subsidi dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Sementara itu, pihaknya dari Legislatif berperan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan.
“Kalau di DPRD belum ada pembicaraan, tapi memang ini bagian dari kami sebagai pengawasan. Dimana nanti kalau kenaikan BBM ini sangat berpengaruh, maka akan ada usulan. Makanya dengan adanya aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, aspirasi itu kita harus tampung. Walaupun kaitannya kan ada yang lebih tinggi lagi, ” pungkasnya. (Adv/Koko/Oen)
