MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA –
Dialog Publik Masyarakat Adat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 digelar di Hotel Mercure Samarinda, Jumat (1/11/2024).
Acara ini menghadirkan berbagai tokoh adat dan perwakilan pemerintah, dengan tujuan untuk mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat, serta membahas isu-isu penting terkait pengelolaan ekonomi dan pembangunan desa.
Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, hadir mewakili Pj Gubernur Kaltim, dalam acara yang bersifat partisipatif ini.
Menurutnya, dialog ini sangat penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat adat yang selama ini menghadapi berbagai masalah di wilayah mereka.
“Agenda hari ini bertujuan mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat, namun kami juga membahas isu-isu lain seperti pengembangan ekonomi lokal dan program-program pembangunan lainnya,” ujarnya.
Diskusi ini menjadi kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman para tokoh adat yang sangat terlibat dalam kehidupan masyarakat mereka sehari-hari.
Dialog ini juga menjadi wadah untuk memastikan bahwa aspirasi dari masyarakat adat dapat disampaikan dengan jelas, sehingga dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Kaltim dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan inklusif.
Acara ini mendapat perhatian besar dari berbagai pihak, mengingat pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat dan pengelolaan ekonomi berbasis kearifan lokal. Dengan dialog seperti ini, diharapkan terbentuk sinergi antara masyarakat adat dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada nilai-nilai budaya setempat.
Melalui dialog ini, masyarakat adat di Kaltim berharap dapat memperoleh pengakuan yang lebih besar, baik dari segi hukum maupun pengelolaan ekonomi yang lebih maju dan adil.
“Program-program pembangunan yang disusun nantinya, tentu diharapkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat adat dan memperkuat keberadaan mereka dalam kerangka pembangunan,” pungkasnya. (Adv/Oen/M Jay)
