MEDIABORNEO.NET, SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk mendukung pelatihan bagi anak putus sekolah.
Tetapi tentunya, daerah masih perlu memastikan kesiapan peserta, sehingga program ini berjalan dengan maksimal.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 700 anak putus sekolah di Samarinda pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, hasil kerja sama DPRD dengan Dinas Pendidikan baru menemukan 97 anak di Samarinda Seberang yang belum mendapatkan akses pendidikan formal.
Sebagai langkah awal, pemerintah telah mengadakan pelatihan paket A, B, dan C bagi anak-anak yang belum menyelesaikan pendidikan mereka. Pelatihan ini dilakukan di kantor Kecamatan Samarinda Seberang sebagai bagian dari proyek percontohan.
“Dengan program ini, anak-anak akan memperoleh sertifikat pendidikan. Namun, yang lebih penting adalah membekali mereka dengan keterampilan kerja agar bisa mandiri di masa depan,” ujar Sri Puji Astuti.
Agar program ini berjalan efektif, diperlukan regulasi daerah yang mendukung. Sri Puji Astuti menegaskan bahwa sinergi antara Pemda dan Kementerian sangat penting untuk memastikan pendidikan bagi anak putus sekolah bisa dioptimalkan.
“Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran, sementara daerah bertanggung jawab dalam menyiapkan peserta dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
